Basuki Laporkan Progres IKN, Fokus Bangun Kawasan Legislatif-Yudikatif Hingga 2028

JAKARTA, INDEKSMEDIA.ID — Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono melakukan kunjungan resmi ke Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat (3/10/2025).

Kunjungan ini bertujuan untuk melaporkan perkembangan terbaru pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) kepada Wakil Menteri Sekretariat Negara Juri Ardiantoro dan Bambang Eko Suharyanto.

“Hari ini saya berkunjung ke @kemensetneg.ri dan bertemu dengan dua Wakil Menteri Sekretaris Negara, Bapak Juri Ardiantoro dan Bapak Bambang Eko Suharyanto,” tulis Basuki melalui akun Instagram pribadinya @basukihadimuljono.

Basuki menjelaskan bahwa pertemuan ini dilakukan sebagai tindak lanjut terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025.

Dalam pertemuan tersebut, ia memaparkan status terkini pembangunan IKN serta rencana program periode 2026–2028, yang akan difokuskan pada penyelesaian kawasan legislatif dan yudikatif.

“Pada kesempatan ini saya melaporkan status dan progres pembangunan Ibu Kota Nusantara pasca terbitnya Perpres 79/2025, sekaligus menyampaikan rencana program 2026–2028 yang difokuskan pada penyelesaian kawasan legislatif dan yudikatif sesuai arahan Bapak Presiden @prabowo,” jelas Basuki.

Basuki menegaskan pentingnya koordinasi erat antara OIKN dan Kemensetneg agar seluruh tahapan pembangunan IKN dapat berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Fokus utama saat ini adalah memastikan infrastruktur kawasan legislatif dan yudikatif selesai tepat waktu sebagai bagian dari upaya mempersiapkan IKN menjadi Ibu Kota Politik Indonesia pada 2028.

“Dengan koordinasi erat bersama Kementerian Sekretariat Negara, kami optimis Nusantara dapat dipersiapkan sebagai Ibu Kota Politik Indonesia yang modern, inklusif, dan siap menjalankan sistem pemerintahan yang lengkap pada 2028,” tegasnya.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Perpres Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, yang diundangkan pada 30 Juni 2025. Dalam beleid tersebut ditegaskan bahwa Nusantara akan resmi menjadi ibu kota politik pada tahun 2028.

“Perencanaan dan pembangunan kawasan, serta pemindahan ke Ibu Kota Nusantara dilaksanakan sebagai upaya mendukung terwujudnya Ibu Kota Nusantara menjadi ibu kota politik di tahun 2028,” bunyi beleid tersebut.