Backlog Rumah di Samarinda Tembus 69 Ribu Unit, Pemkot Dorong Hunian Vertikal

BALIKPAPAN, INDEKSMEDIA.ID — Wakil Wali Kota Samarinda, Saefuddin Zuhri, mengungkapkan bahwa backlog atau kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan rumah di Kota Samarinda saat ini mencapai 69.170 unit.

Angka tersebut menunjukkan masih tingginya kebutuhan masyarakat terhadap hunian layak, seiring pertumbuhan penduduk dan urbanisasi di ibu kota Provinsi Kalimantan Timur itu.

Hal tersebut disampaikan Wawali dalam kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) dan Sinergi Program Satu Juta Rumah Perkotaan untuk wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Selatan, yang digelar di Auditorium Balai Kota Balikpapan, Rabu (15/10/2025) siang.

Rakor tersebut dipimpin oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perumahan dan Kawasan Permukiman Kementerian PUPR, Dr. Nasrullah, serta diikuti sejumlah kepala daerah dan perwakilan instansi terkait, baik secara langsung maupun daring.

Dalam paparannya, Saefuddin Zuhri menyampaikan bahwa peningkatan kebutuhan rumah di Kota Tepian terus terjadi setiap tahun, namun keterbatasan lahan di kawasan pusat kota menjadi kendala utama dalam pembangunan perumahan baru.

“Kawasan seperti Samarinda Kota, Samarinda Ilir, dan Samarinda Ulu memiliki kepadatan tinggi, sehingga harga tanah terus meningkat,” jelas Saefuddin.

Wawali yang hadir bersama Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Samarinda, Herwan Rifai, menambahkan bahwa kondisi ini mendorong perlunya inovasi pengembangan hunian vertikal sebagai solusi jangka panjang.

Menurutnya, pengembangan rumah susun (rusun) dan apartemen menjadi alternatif paling realistis untuk menjawab tantangan ketersediaan lahan di kawasan perkotaan padat.

“Potensi pengembangan perumahan di Samarinda dapat diarahkan ke wilayah utara dan selatan kota, dengan konsep hunian vertikal untuk mengatasi keterbatasan lahan di pusat kota,” paparnya.

Wawali menilai sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta sangat diperlukan untuk mempercepat program pembangunan perumahan rakyat, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Saefuddin Zuhri menegaskan, Pemkot Samarinda berkomitmen mendukung Program Satu Juta Rumah yang dicanangkan pemerintah pusat. Ia juga berharap ada dukungan lebih besar dari Kementerian PUPR dalam hal pembiayaan, penyediaan lahan, dan infrastruktur pendukung perumahan.

“Kami terus berupaya menyediakan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat. Namun, perlu dukungan regulasi, pendanaan, dan kemudahan akses tanah dari pemerintah pusat,” ujarnya.