KUTIM, INDEKSMEDIA.ID – Kisruh Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA akhirnya masuk ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim). Para orang tua calon siswa mengadu ke DPRD Kutim.
DPRD Kutim pun merespon dengan menggelar Rapat Dengar pendapat (RDP). Dalam RDP itu menghadirkan Kepala Disdikbud Kutim, Mulyono dan Kepala Cabang Dinas Pendidikan provinsi wilayah 2, Ketut.
Kisruh PPDB tingkat SMA ini dilatarbelakangi ketidakmampuan sekolah negeri dalam menampung anak di Kutim. Hasilnya, ada anak yang tidak diterima lantaran kuota penuh.
Dalam rapat itu, para orang tua mengeluhkan anaknya yang tidak mendapatkan kuota peserta dari salah satu SMA di Sangatta. Padahal dia mengaku telah lebih dulu mendaftarkan anaknya namun tidak di terima di sekolah dengan alasan kuota penuh.
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi D DPRD Kutim, Yan mengatakan permasalahan ini tak boleh dibiarkan berlarut-larut. Pasalnya, yang dikorbankan adalah anak-anak yang harusnya dijamin untuk menuntut ilmu.
Untuk itu, dirinya mendorong agar dibangun sekolah SMA dan SMK baru di Kutai Timur. Gunanya untuk menampung para calon siswa baru.
“Seperti yang disampaikan Kepala Disdikbud tadi solusinya adalah bangun unit atau sekolah baru. Karena selagi kita belum membangun sekolah baru, berat bagi kita untuk mengatasi hal semacam ini,” tutur Yan di ruang sidang hearing Kantor DPRD Kutim, Rabu (03/07/2024).
Yan juga menjelaskan, tingkat SMA dan sederajat adalah kewenangan dari Dinas Pendidikan provinsi. Untuk itu, pihaknya akan melakukan komunikasi dengan DPRD Provinsi dan Pemprov Kaltim dalam menangani hal ini.
“Itu tadi saya minta laporannya secara rinci dari UPT agar nanti kita koordinasi dengan provinsi. Inikan bukan ranah kita. Kita tidak bisa menentukannya disini jadi kita akan perjuangkan di provinsi,” ungkap Yan.
Yan juga menegaskan, bila sekolah baru didirikan, maka Dinas pendidikan provinsi Kaltim tak perlu khawatir. Pasalnya, tiap tahun ada tenaga pengajar yang baru lulus dari perguruan tinggi.
“Ketika sekolah baru nanti banyak guru-guru baru juga. Inikan tiap tahun lulus terus kita tidak akan kekurangan tenaga pengajar kok, dari komitmen pemerintah ajah sih menurut saya.”kata Yan
Dirinya juga mengungkapkan membangun Pendidikan yang layak bagi anak bangsa adalah sebuah keharusan yang wajib dipenuhi. Itu dilakukan untuk melahirkan generasi yang terdidik yang sesuai dengan asas undang-undang untuk mencerdaskan anak bangsa.
“Itu merupakan tanggung jawab dasar negara dalam melayani masyarakat jadi sudah seharusnya kita memperjuangkan itu,” tandas Yan. (adv)
