Atasi Keterbatasan Layanan di Daerah Terpencil, Dinkes Kutim Kerahkan Dokter Spesialis

KUTIM,INDEKSMEDIA.ID – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Kutai Timur memperkuat pelayanan kesehatan di wilayah terpencil melalui sejumlah langkah, termasuk pelayanan kesehatan bergerak dan pemenuhan tenaga dokter spesialis.

Hal itu disampaikan Kepala Dinkes Kutai Timur, dr. Yuwana Sri Kurniawati, dalam Rapat Koordinasi Bidang Pelayanan Kesehatan yang digelar di Gedung GSG, Ruang Damar Lantai 2, Rabu (19/8/2026).

Yuwana mengatakan, keberadaan RSUD Muara Bengkal kini menjadi salah satu penopang pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah sekitarnya. Sejak April 2026, rumah sakit tersebut telah didukung tujuh dokter spesialis melalui penugasan khusus dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

“Alhamdulillah sejak April kemarin sudah terpenuhi kebutuhan dokter spesialisnya, ada tujuh orang,” kata Yuwana.

Dengan dukungan tersebut, pelayanan dokter spesialis di RSUD Muara Bengkal dapat menjangkau lima kecamatan, yakni Muara Bengkal, Batu Ampar, Long Mesangat, Muara Ancalong, dan Busang.

Namun, pasien dengan kondisi yang tidak dapat ditangani di RSUD Muara Bengkal tetap akan dirujuk ke rumah sakit yang memiliki fasilitas dan layanan sesuai kebutuhan.

Sementara untuk wilayah terpencil yang belum memiliki rumah sakit maupun dokter spesialis, Dinkes Kutim menyiapkan program Pelayanan Kesehatan Bergerak (PKB).

Melalui program tersebut, pelayanan dokter spesialis akan dilakukan secara berkala dan bergantian di sejumlah kecamatan berdasarkan kebutuhan. Dinkes juga akan menggandeng rumah sakit pemerintah maupun swasta serta organisasi profesi.

“Jadi nanti kita akan melakukan kegiatan kunjungan ke kecamatan-kecamatan. Misalnya beberapa waktu lalu sudah dilakukan di Sandaran. Dalam waktu dekat, insyaallah kita laksanakan di Batu Ampar. Beberapa bulan ke depan juga di Busang, Muara Ancalong, dan daerah lain yang membutuhkan pelayanan dokter spesialis,” ujarnya.

Dari sisi pembiayaan, Yuwana memastikan masyarakat Kutai Timur tidak perlu khawatir terhadap akses layanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan. Menurutnya, status Universal Health Coverage (UHC) yang telah dicapai Kutai Timur membuat seluruh warga dengan identitas kependudukan Kutai Timur mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan.

“Semua warga Kutai Timur, KTP Kutai Timur, sudah harus terlayani masalah kesehatannya. Tidak boleh ada yang tertinggal,” tegasnya.

Yuwana juga menjelaskan penerapan Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUT) di Kutai Timur. Sistem tersebut telah diterapkan, tetapi masih menghadapi kendala teknis di lapangan, terutama persoalan jaringan internet di sejumlah puskesmas.

Kondisi itu dapat menjadi hambatan ketika puskesmas harus melakukan rujukan secara daring dalam situasi pasien membutuhkan penanganan segera.

“Misalnya dari puskesmas ada kendala sinyal. Dia mau kirim online, merujuk pasien ke RSUD Kudungga, ternyata karena sinyalnya tidak ada. Sementara pasien sudah dalam kondisi kurang bagus dan harus segera dikirim,” jelasnya.

Dalam kondisi seperti itu, petugas tetap berkoordinasi menggunakan komunikasi manual, seperti telepon maupun pesan singkat, agar pasien dapat segera mendapatkan penanganan di rumah sakit rujukan.

Untuk layanan yang belum tersedia di Kutai Timur, Yuwana mengatakan sebagian pasien masih harus dirujuk ke luar daerah. RSUD Kudungga sebagai rumah sakit rujukan tertinggi di Kutai Timur saat ini telah memiliki cukup banyak dokter spesialis dan fasilitas kesehatan yang semakin lengkap.

Salah satu layanan yang sudah tersedia adalah kateterisasi jantung. Namun, Kutai Timur belum memiliki dokter spesialis bedah toraks, kardiak, dan vaskular (BTKV), khususnya untuk tindakan bedah jantung.

Selain itu, layanan kanker juga masih memiliki keterbatasan karena belum tersedia dokter spesialis onkologi dan fasilitas radioterapi. Karena itu, pasien dengan kebutuhan layanan tersebut masih harus dirujuk ke Samarinda.

Di sisi lain, persoalan kesehatan ibu dan anak masih menjadi perhatian Dinkes Kutim. Yuwana mengakui angka kematian ibu dan bayi masih ditemukan, meski telah mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Menurutnya, persoalan tersebut berkaitan dengan berbagai faktor, terutama akses dan kecepatan rujukan dari wilayah terpencil.

“Angka kematian ibu dan anak di Kutai Timur kita akui masih ada, walaupun sudah turun dari tahun sebelumnya. Ini menjadi perhatian kita semua bahwa kesehatan ibu dan anak sangat penting diperhatikan,” katanya.

Ia mencontohkan kondisi di sejumlah wilayah yang masih menghadapi kendala jaringan komunikasi dan akses transportasi. Situasi tersebut dapat menyulitkan proses pengiriman pasien, terutama ibu hamil yang mengalami kondisi darurat seperti perdarahan.

Karena itu, Dinkes terus mendorong pemeriksaan kehamilan secara rutin dan memastikan ibu hamil dengan risiko tinggi mendapatkan penanganan lebih awal. (*)