Atasi Banjir Samarinda, Wali Kota AH Tekankan Pentingnya Sinkronisasi Rencana dan Kewenangan

SAMARINDA, INDEKSMEDIA.ID – Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menekankan pentingnya sinergi dan sinkronisasi antara pemerintah kota, provinsi, dan pusat dalam upaya pengendalian banjir di ibu kota Kalimantan Timur. Ia mengingatkan agar setiap program penanganan banjir tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan terintegrasi agar hasilnya lebih efektif dan berkelanjutan.

Hal ini disampaikan Andi Harun menyusul rencana Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, yang ingin menormalisasi Sungai Mahakam sebagai langkah pengendalian banjir.

AH, sapaan akrabnya Andi Harun menyambut positif niat tersebut, namun mengingatkan bahwa keberhasilan pengendalian banjir bergantung pada keselarasan kebijakan lintas sektor.

“Saya berterima kasih kepada Pak Gubernur maupun siapa pun yang punya niat baik membantu pengendalian banjir Samarinda. Tapi yang paling penting adalah sinkronisasi agar tidak tumpang tindih,” ujarnya, Jumat (31/10/2025).

Menurutnya, Pemkot Samarinda saat ini sudah memiliki data lengkap dan Detail Engineering Design (DED) program pengendalian banjir yang difokuskan pada Sungai Karang Mumus (SKM) dan sistem drainase kota. Karena itu, ia berharap setiap inisiatif dari pemerintah provinsi maupun pusat dapat selaras dengan program yang sudah disiapkan di tingkat kota.

“Saya tidak tahu apa yang dibahas di Kemenhub. Tapi kalau beliau butuh data, semuanya sudah lengkap. DED program pengendalian banjir Samarinda sudah siap, kendalanya hanya di pendanaan,” ungkapnya.

Wali Kota Samarinda itu menjelaskan, penanganan banjir di Samarinda tidak bisa hanya mengandalkan pengerukan sungai besar seperti Mahakam. Akar masalah justru ada pada kawasan perkotaan dan anak sungai yang bermuara di Karang Mumus.

Oleh karena itu, upaya pengendalian harus menyentuh aspek pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan revitalisasi drainase kota.

“Kalau tujuannya untuk pelayaran, saya dukung penuh. Tapi untuk banjir, solusinya ada di Karang Mumus dan drainase,” tegasnya.

Pemkot Samarinda, lanjutnya, kini tengah berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV dan Kementerian PUPR. Beberapa proyek prioritas telah disiapkan, antara lain pembangunan pintu air di Jembatan 1 Karang Mumus, peningkatan kapasitas pompa air, normalisasi Waduk Lempake yang mengalami sedimentasi hingga 800 ribu meter kubik, serta perbaikan jaringan drainase di wilayah pesisir.

“Semua datanya sudah kami siapkan. Kami siap berkoordinasi kapan pun. Sebagai kepala daerah, tentu saya tetap loyal dan hormat kepada pimpinan di tingkat provinsi,” ujarnya.

Politikus Partai Gerindra itu juga membawa kabar baik bagi warga Samarinda. Ia menyebut bahwa program pengendalian banjir Samarinda telah masuk dalam daftar prioritas nasional tahun anggaran 2026, setelah mendapat dukungan dari DPR RI.

“Saya mendapat informasi dari anggota DPR RI asal Kaltim, Gerardus Budisatrio Djiwandono, bahwa Samarinda menjadi salah satu daerah prioritas penanganan banjir. Ini hasil perjuangan bersama,” ungkapnya.

Ia menegaskan, tantangan pengendalian banjir di Samarinda hanya bisa diatasi dengan kerja sama lintas level pemerintahan.

“Kuncinya adalah sinergi antara Pemkot, Pemprov, PUPR, hingga DPR RI. Hanya dengan kerja bersama, penanganan banjir ini bisa benar-benar tuntas,” pungkasnya