APBD Samarinda Turun Jadi Rp3,18 Triliun, Pemkot Siapkan Efisiensi dan Strategi Lobi ke Pusat

SAMARINDA, INDEKSMEDIA.ID — Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda Tahun Anggaran 2026 resmi ditetapkan sebesar Rp3,18 triliun, turun signifikan dari rencana awal yang mencapai Rp5,385 triliun. Penurunan tersebut merupakan dampak kebijakan pemerintah pusat terkait penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) yang berimbas pada penyusutan anggaran daerah.

Sebelumnya, APBD Samarinda berada di posisi Rp5,3 triliun, namun setelah proses penyesuaian, angka tersebut terpangkas hingga tersisa Rp3,18 triliun. Kondisi ini membuat Pemerintah Kota Samarinda harus melakukan langkah efisiensi dan mitigasi sejak dini.

Asisten II Sekretariat Daerah Kota Samarinda, Marnabas Patiroy, mengatakan bahwa pemerintah kota sudah mempersiapkan antisipasi jauh sebelum penetapan final APBD dilakukan.

“Pemerintah Kota Samarinda beberapa bulan yang lalu sudah menggelar rapat, itulah kelebihan Pak Wali itu. Ketika ada isu TKD akan bermasalah atau turun, kami sudah rapat. Empat bulan yang lalu kami sudah terus diskusi apa yang harus kita lakukan,” ujarnya saat ditemui Selasa (2/12/2025).

Ia menegaskan bahwa mitigasi risiko sudah dilakukan, sehingga ketika pemangkasan anggaran akhirnya ditetapkan, Pemkot telah memiliki langkah-langkah penyesuaian.

“Jadi mitigasi risiko itu sudah kita lakukan. Jadi ketika itu dipinalkan kami sudah ada beberapa. Yang jelas bahwa pegawai tidak kita kurangi hak-haknya, kemudian kegiatan-kegiatan yang berjalan tetap dilanjutkan,” tegasnya.

Marnabas menekankan bahwa efisiensi bukan berarti pemotongan sembarangan. Pengetatan belanja dilakukan hanya pada pos yang tidak terlalu penting.

“Ini kan efisiensi, bukan berarti yang penting dikurangi. Namanya efisiensi berarti yang tidak terlalu penting kita kurangi. Makan minum, perjalanan dinas, penggunaan listrik, air, itu semua yang kita evaluasi,” jelasnya.

Ia juga menyebut upaya lobi ke pemerintah pusat tetap dilakukan agar program kementerian dapat tetap turun ke daerah.

“Kementerian itu banyak uangnya. Tergantung kita bagaimana mendekatinya supaya program itu tetap turun juga ke daerah,” tambahnya.

Pemkot memastikan pembangunan yang sudah berjalan tidak akan dihentikan. Namun proyek yang masih dalam tahap rencana awal akan ditunda terlebih dahulu.

“Pembangunan kalau yang berlanjut tetap dilanjutkan. Yang yang kira-kira dari nol mau dibangun full ya kita nanti-nanti dulu,” kata Marnabas.

Selain mengandalkan alokasi pusat, Samarinda mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai penyangga anggaran. Menurut Marnabas, berbagai sektor ekonomi Samarinda menunjukkan pertumbuhan signifikan.

“PAD kan banyak, seperti hotel hotel banyak full selama setahun ini. Kemudian kuliner-kuliner kita. Tugas pemerintah itu adalah bagaimana menggerakkan ekonomi,” jelasnya.

Marnabas menyebut bahwa masuknya wisatawan dan pelaku usaha dari luar daerah meningkatkan perputaran uang lokal, sehingga perekonomian kota tetap terjaga.

“Pemerintah memberi support supaya ekonomi bisa berkembang. Orang luar daerah mulai berdatangan, perputaran keuangan itu yang diharapkan baik,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa program pemerintah tidak semata-mata bertujuan menaikkan PAD, tetapi mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.

“Kita membuat program itu bukan hanya PAD. Kita mengharapkan perputaran keuangan sehingga masyarakat tidak perlu kita bantu lagi,” imbuhnya.

Di tengah penyesuaian anggaran, pertumbuhan ekonomi Samarinda justru berada di atas rata-rata nasional.

“Pertumbuhan ekonomi kita di atas nasional, 8,6 persen. Inflasi kita dijaga jangan sampai terjadi deflasi. Itu juga berbahaya,” ungkap Marnabas.

Ia memastikan bahwa pemerintah kota tetap terbuka bekerja sama dengan berbagai pihak selama tidak melanggar aturan.

“Pokoknya kita terbuka selama itu tidak melanggar aturan. Boleh saja kita kerja sama dengan pihak ketiga supaya bisa terjadi pertumbuhan ekonomi,” tutupnya.