Akhmad Sulaiman Sebut Pembentukan Fraksi Sedang Dalam Pembahasan

KUTIM,INDEKSMEDIA.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim) sedang dalam tahap pembahasan pembentukan fraksi-fraksi di parlemen daerah tersebut. Hal ini diungkapkan oleh anggota DPRD Kutai Timur, Akhmad Sulaiman.

Dia mengatakan meskipun sudah ada beberapa fraksi yang terbentuk, masih terdapat fraksi-fraksi lainnya yang belum tersusun secara lengkap. Dalam keterangannya kepada media, politisi Demokrat itu menjelaskan rapat pembahasan mengenai pembentukan fraksi telah dilakukan, namun proses pembentukan fraksi masih belum sepenuhnya selesai.

“Tadi sudah dibicarakan soal fraksi, tapi ada beberapa fraksi yang belum terbentuk,” ujar Akhmad Sulaiman saat ditemui di Gedung DPRD Kutai Timur.

Lebih lanjut, Akhmad Sulaiman menjelaskan bahwa hingga saat ini sudah ada empat fraksi yang terbentuk secara resmi, yaitu Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai NasDem, Fraksi Partai Demokrat, dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Keempat fraksi ini berhasil terbentuk karena telah memenuhi syarat jumlah kursi yang mencukupi untuk membentuk satu fraksi di DPRD Kutai Timur.

“Untuk saat ini, sudah ada empat fraksi yang terbentuk, yaitu Golkar, NasDem, Demokrat, dan PKS. Mereka sudah memenuhi syarat jumlah kursi yang mencukupi untuk membentuk fraksi di DPRD Kutim. Namun, untuk fraksi gabungan masih menunggu pembentukan lebih lanjut,” katanya.

Akhmad Sulaiman juga mengungkapkan bahwa proses pembentukan fraksi gabungan masih dalam tahap finalisasi. Ia menyebutkan bahwa keterlambatan dalam pembentukan fraksi gabungan disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk proses negosiasi dan penyusunan struktur fraksi yang masih berjalan.

Sebagai anggota DPRD dari Partai Demokrat, Akhmad Sulaiman menyadari pentingnya pembentukan fraksi sebagai langkah awal yang krusial untuk menjalankan fungsi-fungsi legislatif dengan baik.

Fraksi-fraksi di DPRD Kutai Timur akan memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan, pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda), dan dalam mengawal berbagai isu strategis yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat Kutai Timur. (*)