Akademisi Soroti Kerusakan Jalan Nasional di Kaltim, Tumingan : IKN Jangan Jadi Alasan Lupakan Infrastruktur Daerah

SAMARINDA,INDEKSMEDIA.ID – Kondisi jalan nasional di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) memicu kekhawatiran publik. Banyak ruas jalan mengalami kerusakan cukup parah, namun belum mendapatkan penanganan maksimal dari pemerintah pusat.

Akademisi Teknik Sipil Politeknik Negeri Samarinda (Polnes), Tumingan, menilai kerusakan ini merupakan dampak dari kebijakan efisiensi anggaran serta fokus yang terlalu besar pada pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Memang selama ini, penanganan jalan nasional menjadi tanggung jawab Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN). Tapi sejak ada proyek besar di IKN, perhatian dan anggaran banyak tersedot ke sana. Akibatnya, jalan-jalan nasional di luar wilayah IKN tidak menjadi prioritas,” ujar Tumingan beberapa waktu lalu.

Ia menambahkan, pemotongan anggaran infrastruktur, terutama pada sektor pemeliharaan jalan, makin memperparah kondisi tersebut.

“Kami melihat ada penurunan signifikan dalam kegiatan pemeliharaan. Teman-teman di lapangan pun mengeluhkan hal serupa,” ungkapnya.

Tumingan juga mengingatkan sebelumnya sejumlah anggota DPR RI dari Kaltim sempat aktif menyuarakan isu jalan rusak, namun kini suara mereka cenderung redup.

“Dulu sempat disuarakan oleh Pak Irwan Fecho dari DPR RI, tapi sekarang sepi. Padahal kondisi jalan sangat butuh perhatian, banyak yang sulit dilalui, terutama untuk kendaraan berat,” katanya.

Irwan sendiri diketahui duduk di Komisi V DPR RI periode 2019-2024 dan dikenal vokal memperjuangkan anggaran infrastruktur Kaltim.

Lebih jauh, Tumingan berharap pemerintahan pusat, termasuk Presiden dan Menteri Pekerjaan Umum yang baru, bisa kembali memberi perhatian lebih terhadap kondisi infrastruktur dasar di luar wilayah IKN.

“Perlu ada keberpihakan kebijakan yang seimbang. Jangan sampai pembangunan IKN membuat daerah lain tertinggal dari segi infrastruktur dasar,” tegasnya.

Ia juga mengusulkan agar pemerintah pusat, BBPJN, dan pemda menjalin forum komunikasi reguler untuk membahas distribusi anggaran dan prioritas pembangunan jalan secara lebih adil.

Berdasarkan data, panjang jalan nasional di provinsi ini terus bertambah: dari 1.706,23 km (2021) menjadi 1.806,76 km (2024). Namun, pertambahan panjang jalan tidak selalu beriringan dengan peningkatan kualitas.

Pada 2023, jalan dalam kondisi baik sempat anjlok menjadi 285,30 km sebelum meningkat menjadi 477,23 km pada 2024. Sementara itu, jalan dalam kondisi sedang mencapai 1.143,13 km di tahun yang sama.

Jalan yang mengalami kerusakan ringan masih cukup besar, yakni 147,39 km pada 2024. Untuk kategori rusak berat, angkanya menurun signifikan dari 100,58 km (2023) menjadi 39,01 km (2024).

Secara keseluruhan, kondisi jalan nasional mantap (baik dan sedang) meningkat dari 1.403,61 km pada 2021 menjadi 1.620,36 km pada 2024—setara 89,68 persen dari total. Sementara jalan tidak mantap (rusak ringan dan berat) turun dari 302,62 km menjadi 186,40 km (10,32 persen).

Meski menunjukkan tren perbaikan secara umum, data tersebut belum menjamin kondisi prima di semua ruas jalan. Beberapa wilayah di luar kawasan IKN disebut masih mengalami kerusakan parah, yang membutuhkan perhatian khusus pemerintah pusat. (*)