Dinas Pertanahan Kutim Proses Administrasi Sesuai Dengan Klasifikasi Tanah

KUTIM, INDEKSMEDIA.ID – Dinas Pertanahan Kabupaten Kutai Timur memiliki Tugas Pokok Fungis (Tupoksi) untuk mengklasifikasikan jenis-jenis tanah sesuai dengan kebutuhan.

Hal tersebut menjadi salah satu program di bawah bidang penatagunaan tanah dan nantinya akan dibedakan mana yang digunakan oleh Pemerintah maupun masyarakat.

Seiring berkembangnya zaman, pemanfaatan tanah semakin meluas walaupun luas tanah di Kutai Timur tak berubah dari waktu ke waktu, sehingga dibutuhkan penataan sesuai klasifikasinya.

“Mengklasifikasikan tanah yang digunakan oleh perorangan, badan usaha seperti perusahaan, koperasi, BUMDes, serta tanah yang dikuasai oleh lembaga pemerintah mulai dari desa, kecamatan, daerah, provinsi dan pusat,” ujar Kepala Dinas Pertanahan Kutim, Simon Salombe, Rabu (18/12/2024).

Lebih lanjut, kata Simon, pihaknya melakukan pemetaan tanah sesuai subjeknya yang kemudian dilakukan pembuatan administrasi berupa sertifikat atas kepemilikan tanah sesuai luasannya.

Tak hanya itu, pihaknya juga menata bagian-bagian tanah ulayat alias tanah milik masyarakat adat yang ada di Kutai Timur.

Akan tetapi, tanah ulayat di Kutai Timur belum ada yang teridentifikasi secara resmi lantaran hingga saat ini masih belum ada pengakuan hukum soal masyarakat hukum adat yang aktif di Kutai Timur.

Sejauh ini, soal tanah ulayat memang dalam proses identifikasi dan perencanaan pengakuan masyarakat hukum adat agar mendapat pengakuan dari Pemerintah sehingga bisa mengelola tanah ulayat sesuai ketentuannya.

“Sementara ini masih proses masyarakat hukum adat (Dayak Wehea) yang akan dibentuk regulasinya, untuk menunjukkan bahwa di lokasi tersebut ada masyarakat adat dan mengelola tanah atau hutan,” tutupnya.