Transparansi Pengadaan Mobil Dinas Pemprov Kaltim, Ketua DPRD : Semua Lewat Komisi hingga BPK

SAMARINDA,INDEKSMEDIA.ID – Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, angkat bicara terkait alokasi anggaran Rp8,5 miliar untuk kendaraan operasional Gubernur di lingkungan Pemprov Kaltim. Dia menegaskan, seluruh pengadaan sarana dan prasarana, termasuk mobil dinas, dibahas secara ketat dan berlapis.

“Kalau rencana anggaran di DPR itu pasti dibahas dan ditelaah dengan ketat, termasuk punya Pak Gubernur. Itu dibahas di komisi yang bersangkutan,” ujarnya.

Menurutnya, setiap pengadaan wajib mengacu pada Standar Satuan Harga (SSH) dan Analisis Standar Belanja (ASB). Selain itu, prosesnya diawasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan nantinya diperiksa BPK.

“Masuk e-katalog, supaya harganya tidak di-up. Jadi tidak serta-merta,” tegasnya.

Dia menjelaskan, pengadaan kendaraan bukan semata soal kenyamanan, tetapi efisiensi jangka panjang. Banyak kendaraan dinas yang sudah berusia 7 hingga 10 tahun dan biaya perawatannya lebih besar dibanding manfaatnya.

“Mobil-mobil lama sudah dilelang melalui appraisal dan Badan Lelang, dilaporkan ke BKD,” katanya.

Hasanuddin juga menepis anggapan bahwa mobil hanya untuk pimpinan. Di DPRD, kendaraan diperuntukkan bagi Alat Kelengkapan Dewan (AKD), termasuk komisi dan badan.

“Bukan satu orang. Itu untuk seluruh AKD,” jelasnya.

Dia menekankan, setiap anggaran harus berdampak pada kinerja dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Sepanjang komunikasi terbuka, semua bisa dijelaskan. Yang penting transparansi dan sesuai aturan,” pungkasnya. (*)