Optimalisasi PAD, Kutim Perkuat Ekonomi Hijau dan Skema Karbon

KUTIM,INDEKSMEDIA.ID – Wakil Bupati Kutai Timur, H. Mahyunadi, secara resmi membuka workshop multipemangku kepentingan terkait strategi peningkatan pendapatan daerah guna mendukung pembangunan lanskap berkelanjutan di Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Rabu (19/2/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Pelangi, Hotel Victoria tersebut menghadirkan berbagai unsur pemerintah, mitra pembangunan, serta pemangku kepentingan lainnya untuk merumuskan langkah penguatan kapasitas fiskal daerah.

Wakil Bupati menegaskan Kutai Timur memiliki posisi strategis dalam pembangunan regional di Provinsi Kalimantan Timur.

“Letak geografisnya yang dilintasi jalur utama Jalan Trans-Kalimantan menjadikan daerah ini sebagai simpul pergerakan ekonomi, perdagangan, serta mobilitas barang dan jasa antarwilayah,” ujarnya.

Dia menjelaskan, kondisi tersebut menghadirkan peluang besar bagi pertumbuhan berbagai sektor, mulai dari pertanian, perkebunan, pertambangan, industri pengolahan, jasa hingga agribisnis.

Namun demikian, Mahyunadi mengingatkan Kutai Timur juga memiliki kekayaan bentang alam yang luar biasa yang harus dijaga keberlanjutannya.

“Kita juga dianugerahi kekayaan bentang alam yang luar biasa, mulai dari kawasan hutan, ekosistem pesisir, lahan basah, hingga wilayah dengan fungsi ekologis penting. Lanskap ini bukan hanya aset lingkungan, tetapi juga penopang kehidupan masyarakat, penjaga stabilitas iklim, serta penyedia jasa ekosistem yang sangat vital,” tegasnya.

Karena itu, dia menekankan pembangunan daerah tidak boleh hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, melainkan harus menjaga keseimbangan antara kemajuan dan kelestarian lingkungan.

Mantan Ketua DPRD Kutai Timur itu juga menyinggung visi pembangunan daerah, yakni “Kutim Tangguh, Mandiri, dan Berdaya Saing”, sebagai arah utama kebijakan pembangunan.

“Visi ini menegaskan tekad kita untuk membangun daerah yang memiliki ketahanan ekonomi, kemandirian fiskal, serta daya saing tinggi di tingkat regional maupun nasional,” katanya.

Untuk mewujudkan visi tersebut, misi pembangunan diarahkan pada penguatan struktur ekonomi, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, pengembangan sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Salah satu tantangan yang masih dihadapi, lanjutnya, adalah optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Ketergantungan pada sumber pendapatan konvensional seperti pajak dan retribusi menunjukkan perlunya inovasi kebijakan fiskal daerah, termasuk penguatan peran BUMD sebagai instrumen pengungkit ekonomi,” jelas Mahyunadi.

Dia juga mengungkapkan peluang pembiayaan alternatif seperti skema karbon berbasis hasil melalui program Forest Carbon Partnership Facility maupun dukungan pendanaan lingkungan dari Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup yang dinilai masih perlu dioptimalkan akses dan pemanfaatannya.

Dalam kesempatan itu, Mahyunadi menyebutkan kajian yang dilakukan CIRCLE Indonesia menunjukkan alokasi anggaran pembangunan lanskap berkelanjutan masih relatif terbatas.

“Hal ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa peningkatan kapasitas fiskal daerah merupakan prasyarat penting untuk mewujudkan pembangunan yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing,” ucapnya.

Workshop ini terselenggara atas kolaborasi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bersama para mitra, termasuk dukungan dari GIZ dan SECO melalui Konsorsium SUSTAIN Kutim.

“Kegiatan ini diharapkan dapat melahirkan strategi konkret peningkatan pendapatan daerah melalui pendekatan inovatif, penguatan ekonomi hijau, optimalisasi PAD, serta sinergi lintas sektor,” imbuhnya.

“Semoga forum ini menghasilkan rekomendasi strategis yang tidak hanya meningkatkan kapasitas fiskal daerah, tetapi juga memperkuat kesejahteraan masyarakat serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup di Kutai Timur,” pungkasnya. (*)