Eksekutif Tak Masuk Skema Beasiswa, Gubernur Kaltim Akui Ada Salah Persepsi Program Gratispol

SAMARINDA,INDEKSMEDIA.ID – Program pendidikan gratis Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) bertajuk Gratispol sempat menuai sorotan publik setelah pembatalan bantuan bagi mahasiswa S2 kelas eksekutif di Institut Teknologi Kalimantan (ITK). Polemik tersebut dinilai muncul akibat kesalahpahaman masyarakat terhadap aturan teknis program.

Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menegaskan sejak awal program Gratispol hanya diperuntukkan bagi mahasiswa kelas reguler sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 24 Tahun 2025. Dia menyebut program ini masih baru sehingga wajar jika terjadi miskomunikasi di lapangan.

“Berkaitan dengan program Gratispol, semuanya berjalan dengan baik, alhamdulillah. Mungkin hanya ada kesalahan persepsi saja. Tentu karena program ini adalah program yang perdana dan baru, tentu tidak ada yang sempurna,” ujar Rudy Mas’ud, Senin (9/2/2026).

Dia menambahkan pemerintah terbuka terhadap kritik dan saran untuk perbaikan layanan program pendidikan gratis tersebut.

“Kami menerima seluruh kritik dan saran dan kami segera untuk melaksanakan pembenahan yang dilaksanakan di Biro Kesra,” katanya.

Rudy menjelaskan tidak semua mahasiswa otomatis berhak menerima program Gratispol. Ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi, termasuk status domisili.

“Persyaratannya adalah wajib anak-anak Kalimantan Timur, atau minimum telah berdomisili tiga tahun di Kalimantan Timur,” jelasnya.

Selain itu, program ini hanya berlaku untuk jalur pendidikan reguler, bukan kelas ekstensi atau eksekutif.

“Yang tidak kalah pentingnya adalah mahasiswa reguler, bukan untuk extension ataupun eksekutif. Jadi ini mungkin yang agak sedikit keliru,” tuturnya.

Dia juga menyebut program Gratispol mencakup jenjang S1 hingga S3, bahkan guru menjadi prioritas penerima untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

“Kalau gurunya hebat, kami yakin akan mencetak generasi muda yang lebih hebat lagi,” ucapnya.

Terkait keluhan layanan administrasi yang dinilai lambat, Rudy menyatakan akan berkoordinasi dengan Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) untuk peningkatan sumber daya manusia.

“Pastinya nanti saya bicara sama Ibu Kesranya. Teknisnya ada di sana. Kebijakannya adalah bagaimana seluruh masyarakat Kalimantan Timur bisa tercover dan mendapatkan pelayanan terbaik,” pungkasnya. (*)