Tangani Jaminan dan Kesejahteraan Sosial, Dinsos Kutim Tekankan Sinergi Lintas Sektor

KUTIM,INDEKSMEDIA.ID – Penanganan jaminan sosial dan berbagai persoalan kesejahteraan sosial, termasuk gelandangan dan pengemis, terus diperkuat melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, lembaga swasta, dan masyarakat.

Kolaborasi lintas sektor ini dinilai menjadi kunci dalam menghadirkan solusi yang berkelanjutan, khususnya di Kalimantan Timur dan Kabupaten Kutai Timur (Kutim).

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kutim, Ernata Hadi Sujito, saat memberikan keterangan kepada Pro Kutim di ruang kerjanya, Senin (26/1/2026).

Dia menegaskan urusan jaminan dan kesejahteraan sosial tidak bisa ditangani oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh unsur.

“Pelaksanaan jaminan sosial secara umum menjadi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, namun pemerintah daerah memiliki peran penting dalam implementasi dan pengawasan di lapangan. Selain itu, lembaga swasta dan masyarakat juga diharapkan turut berkontribusi dalam mendukung program kesejahteraan sosial,” ujar Ernata.

Menurutnya, kolaborasi tersebut diarahkan untuk menjawab berbagai persoalan kesejahteraan sosial yang masih muncul di tengah masyarakat, termasuk keberadaan gelandangan, pengemis, hingga pengemis berkedok badut jalanan yang kerap ditemui di ruang-ruang publik.

Fenomena ini tidak hanya menimbulkan persoalan sosial, tetapi juga berpotensi mengganggu ketertiban umum dan keselamatan lalu lintas.

Ernata menyebutkan, pemerintah telah menyiapkan beragam program pembinaan, pendampingan, dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Namun, keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada dukungan dan peran aktif masyarakat.

Sejalan dengan itu, ia kembali mengimbau masyarakat agar tidak memberikan uang secara langsung kepada pengemis maupun badut jalanan.

Kebiasaan tersebut dinilai justru dapat memperpanjang praktik mengemis serta membuka peluang terjadinya eksploitasi, terutama terhadap anak-anak.

“Kami mengajak masyarakat untuk tidak memberikan uang kepada pengemis di jalanan. Ini bukan berarti kita tidak peduli, tetapi justru sebagai bentuk kepedulian agar mereka dapat ditangani melalui mekanisme yang benar,” tegasnya.

Sebagai gantinya, masyarakat dianjurkan menyalurkan sedekah atau bantuan melalui jalur yang lebih tepat dan dapat dipertanggungjawabkan, seperti panti asuhan, lembaga kesejahteraan sosial, maupun yayasan sosial resmi.

Cara ini dinilai lebih efektif untuk memastikan bantuan benar-benar sampai kepada pihak yang membutuhkan.

Ernata mencontohkan Panti Asuhan Nurul Ikhsan di Sangatta sebagai salah satu lembaga yang bisa menjadi tujuan bersedekah.

Selain itu, masyarakat juga didorong untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitar dengan membantu tetangga atau warga yang membutuhkan.

“Bersedekah kepada panti asuhan atau membantu tetangga yang membutuhkan akan jauh lebih bermanfaat dan tepat sasaran. Ini juga memperkuat kepedulian sosial di lingkungan kita masing-masing,” imbuhnya. (*)