Akurasi Data Keluarga Risiko Stunting, Pemkab Kutim-PT KPC Bekali 50 TPK

KUTIM,INDEKSMEDIA.ID – Penanganan stunting tidak bisa dilakukan setengah-setengah. Kesalahan data berpotensi melahirkan bantuan yang salah sasaran.

Kesadaran inilah yang mendorong Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bersama PT Kaltim Prima Coal (KPC) memperkuat kapasitas Tim Pendamping Keluarga (TPK) melalui pembekalan verifikasi dan validasi (verval) data Keluarga Risiko Stunting (KRS).

Sebanyak 50 TPK se-Kecamatan Sangatta Utara mengikuti pembekalan yang digelar di Wisma Prima J-18 KPC Swarga Bara, Rabu (28/1/2026).

Kegiatan ini melibatkan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutim, Dinas Kesehatan, Bappeda, serta Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) sebagai pemangku kepentingan utama dalam percepatan penurunan stunting.

Kegiatan dibuka Kepala DPPKB Kutim, Achmad Junaidi B. Dia menegaskan, verval data bukan sekadar kegiatan administratif, melainkan fondasi seluruh intervensi penanganan stunting.

“TPK harus benar-benar memahami cara memvalidasi data. Bukan hanya mengisi formulir, tapi juga memahami karakter keluarga yang didata,” kata Junaidi.

Dia mengingatkan pentingnya pendekatan humanis saat pendataan. Menurutnya, masyarakat akan lebih terbuka jika memahami bahwa data yang dikumpulkan akan bermuara pada program nyata yang membantu mereka keluar dari risiko stunting.

“Data ini bukan sekadar angka. TPK harus pintar membaca karakter keluarga, menjelaskan maksud pendataan, dan membangun kepercayaan. Kalau mereka paham tujuan akhirnya adalah program bantuan, saya yakin masyarakat akan terbuka,” ujarnya.

Junaidi juga mengungkapkan aspek legalitas petugas di lapangan. Dia meminta TPK selalu membawa surat tugas resmi guna menghindari kesalahpahaman, mengingat meningkatnya sensitivitas masyarakat terhadap permintaan data pribadi.

“Dengan membawa surat tugas resmi, TPK dapat membangun kepercayaan dan menghindari kecurigaan di tengah masyarakat,” terangnya.

Sementara itu, Superintendent Community Health and Education (CHE) KPC, Febriana Kurniasari, menegaskan komitmen perusahaan mendukung percepatan penurunan stunting di Kutai Timur dengan memastikan seluruh bantuan berbasis data yang terverifikasi.

“Salah satu langkah strategis yang kami lakukan adalah memberikan pembekalan verval data KRS kepada 50 TPK di Kecamatan Sangatta Utara,” ucap Febriana.

Dia menjelaskan, pembekalan ini merupakan tindak lanjut dari peluncuran program kolaborasi penurunan stunting yang telah dilakukan sebelumnya.

Menurutnya, standarisasi pemahaman dan metode kader menjadi syarat mutlak agar data yang dihimpun benar-benar mencerminkan kondisi riil keluarga.

“Kami tidak ingin hanya menyuruh kader turun lapangan, tapi ternyata caranya keliru dan ditolak masyarakat. Karena itu, kader harus dibekali metode yang sama dan pendekatan yang tepat,” jelasnya.

Febriana mengungkapkan, KPC sebelumnya telah menerima data KRS dari DPPKB dan data stunting dari Dinas Kesehatan.

Namun, demi memastikan bantuan tepat sasaran, data tersebut perlu diverifikasi ulang. Dari hasil verval inilah nantinya akan ditentukan bentuk intervensi yang sesuai.

“Kalau ternyata keluarga tidak butuh jamban atau air bersih, tapi perlu pendampingan pengasuhan atau gizi, maka itulah yang harus didorong,” ujarnya.

Dia menambahkan, anggaran yang disiapkan dalam tahap pembekalan berkisar Rp50–60 juta.

Meski tidak besar, dana tersebut dinilai penting untuk menjamin kualitas proses di lapangan dan meminimalkan kesalahan data.

“Kami juga tidak ingin melompati kewenangan dinas. KPC posisinya membantu hal-hal yang belum tercover pemerintah, tentu dengan koordinasi,” katanya.

Menurut Febriana, tantangan terbesar dalam penanganan stunting bukan semata bantuan langsung, melainkan intervensi struktural yang membutuhkan sinergi lintas OPD dan pihak swasta.

“Kita ingin semua pihak punya cita-cita yang sama, menurunkan angka KRS dan stunting. KPC tidak bisa jalan sendiri,” pungkasnya. (*)