Telan Anggaran Rp8,8 Miiar, Internet Desa Kaltim Capai 95 Persen Hingga Akhir 2025

SAMARINDA, INDEKSMEDIA.ID — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mencatat capaian signifikan dalam pemerataan akses digital. Hingga akhir 2025, layanan internet gratis berhasil dihadirkan di 802 desa, melampaui target awal sebanyak 716 desa.

Capaian tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemprov Kaltim dalam menghapus kesenjangan digital hingga ke wilayah pelosok. Dari total rencana 841 desa, saat ini tersisa 39 desa yang masih berada dalam tahap finalisasi.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalimantan Timur Muhammad Faisal mengatakan, program ini bertujuan memastikan masyarakat di daerah terpencil memiliki akses yang setara terhadap layanan publik, pendidikan, dan pengembangan ekonomi digital.

“Kami ingin masyarakat di daerah terpencil memiliki akses yang setara untuk layanan publik, pendidikan, dan ekonomi,” ujar Faisal saat diwawancarai awak media, belum lama ini.

Ia menjelaskan, keberhasilan perluasan layanan internet gratis tersebut didukung alokasi anggaran sebesar Rp9,2 miliar. Sepanjang 2025, realisasi anggaran mencapai Rp8,8 miliar atau sekitar 95,56 persen.

Meski demikian, Faisal mengakui masih terdapat tantangan di lapangan, khususnya terkait ketersediaan listrik. Saat ini, sebanyak 125 desa di Kalimantan Timur belum menikmati pasokan listrik selama 24 jam, sehingga operasional jaringan internet masih bergantung pada genset maupun sumber energi alternatif.

Memasuki tahun 2026, Pemprov Kaltim akan melakukan penyesuaian kebijakan seiring kebijakan efisiensi anggaran. Pengembangan layanan internet gratis akan difokuskan secara lebih selektif pada wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Wilayah prioritas tersebut meliputi Kabupaten Berau, Kutai Timur, Mahakam Ulu, Kutai Barat, dan Paser.

“Efisiensi dilakukan tanpa mengurangi esensi pelayanan di pelosok,” tegas Faisal.

Melalui program ini, Pemprov Kaltim berharap pemerataan akses digital dapat terus diperkuat sebagai fondasi peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Kalimantan Timur.