Berapa Kali Jembatan Mahakam Harus Ditabrak Kapal Tongkang? DPRD Soroti Kelalaian Prosedur

SAMARINDA, INDEKSMEDIA.ID – DPRD Kalimantan Timur menilai pengetatan aturan dan pengawasan pemanduan kapal menjadi kunci utama dalam mencegah terulangnya insiden pelayaran yang mengancam keselamatan jembatan dan infrastruktur sungai.

Hal tersebut ditegaskan Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, saat menanggapi maraknya wacana perubahan skema pengelolaan pemanduan kapal.

Menurut Sabaruddin, persoalan utama dalam keselamatan pelayaran bukan terletak pada siapa pengelolanya, melainkan pada konsistensi penerapan prosedur di lapangan.

Ia menilai, selama aturan pemanduan tidak dijalankan secara disiplin, risiko kecelakaan tetap akan ada, meski pengelola diganti atau melibatkan perusahaan umum daerah (Perusda).

“Yang harus dibenahi itu kepatuhan dan pengawasan. Kalau aturannya longgar dan tidak ditegakkan, siapa pun pengelolanya, risikonya tetap sama,” kata Sabaruddin, Selasa (6/1/2026).

Ia mengakui, pelibatan Perusda dalam pemanduan kapal bisa menjadi peluang untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Namun, menurutnya, orientasi ekonomi tidak boleh menjadi tujuan utama jika mengorbankan keselamatan publik dan perlindungan aset daerah, khususnya jembatan strategis di Sungai Mahakam.

Sabaruddin menyoroti masih adanya operator kapal yang enggan mengikuti jadwal pandu karena alasan efisiensi waktu.

Padahal, pemanduan 24 jam penuh merupakan prosedur penting untuk meminimalkan risiko kecelakaan di jalur sungai yang padat dan memiliki banyak titik rawan.

Ia menegaskan bahwa menunggu jadwal pandu seharusnya tidak dianggap sebagai beban.

“Hanya soal menunggu waktu, tapi dampaknya bisa sangat besar kalau terjadi insiden. Kerugian bukan hanya materi, tapi juga menyangkut keselamatan masyarakat,” ujarnya.

Karena itu, DPRD Kaltim mendorong pemerintah dan otoritas terkait untuk memperkuat pengawasan, memperjelas sanksi bagi pelanggaran, serta memastikan seluruh operator kapal mematuhi prosedur pemanduan.

Sabaruddin menilai, dengan disiplin dan pengawasan ketat, keamanan pelayaran dan perlindungan jembatan di Kalimantan Timur dapat lebih terjamin, terlepas dari skema pengelolaan yang diterapkan.