Tanggapi Isu Program Tak Pro Rakyat, Ketua DPRD Kutim : Salah Input

KUTIM,INDEKSMEDIA.ID – Ketua DPRD Kutai Timur (Kutim), Jimmi, menanggapi sejumlah isu yang berkembang di tengah masyarakat terkait program Pemerintah Kabupaten Kutim yang dinilai tidak pro rakyat. Hal tersebut disampaikannya usai Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kutim, Senin (29/12/2025).

Jimmi menjelaskan, DPRD Kutim telah meminta penjelasan langsung kepada pihak terkait atas isu-isu yang ramai diperbincangkan publik, khususnya menyangkut penganggaran sejumlah item yang dinilai tidak rasional.

“Menyikapi isu itu, kami sudah tanyakan ke pihak terkait, Kabag Program di bagian umum dan perlengkapan. Mereka menyampaikan poin-poin itu salah input,” kata Jimmi.

Dia mencontohkan, isu mengenai satu unit ranjang dengan nilai Rp 800 juta yang beredar di masyarakat tidak sesuai dengan fakta. Menurutnya, kesalahan itu masih tahap perencanaan input anggaran, bukan pelaksanaan pengadaan.

“Ada yang mengatakan satu ranjang bernilai Rp 800 juta, itu salah ketik. Itu kan input untuk merencanakan saja, bukan pelaksanaan,” tegasnya.

Hal serupa juga terjadi pada penganggaran kebutuhan tisu yang disebut-sebut mencapai Rp 200 juta. Jimmi menegaskan, anggaran tersebut bukan berarti seluruh nilai langsung dibelanjakan sekaligus.

“Termasuk tisu, bukan langsung tisu begitu pengadaannya Rp 200 juta. Itu tergantung pemakaian, misalkan ada lebih, ya tidak semua dibelanjakan. Itu untuk kantor Bupati, Gedung Serbaguna, Masjid Agung Al-Faruq, dan rumah jabatan kalau tidak salah,” jelasnya.

Lebih lanjut, Politisi PKS itu menyebut kesalahan input juga terjadi pada jumlah item ranjang yang dianggarkan. Anggaran tersebut bukan untuk satu unit, melainkan untuk beberapa unit sekaligus.

“Salah inputnya itu jumlah itemnya, bukan untuk satu unit ranjang, tapi delapan. Mereka mengatakan ranjang itu King Koil. Itupun pengadaan ranjang itu terakhir dianggarkan tahun 2015, jadi sudah 10 tahun,” ungkapnya.

Meski demikian, Jimmi menilai kritik dan perhatian publik terhadap kebijakan anggaran merupakan hal yang positif. Menurutnya, sikap kritis masyarakat justru menjadi penguat bagi fungsi pengawasan DPRD.

“Dengan melihat pendapat publik yang kritis, ini sangat baik karena mendukung kinerja DPRD Kutim. Jadi DPRD terpacu untuk lebih bisa sensitif,” imbuhnya. (*)