Akademisi Dorong Evaluasi Satu Tahun Kepemimpinan Gubernur Kaltim, Isu Meritokrasi Jadi Perhatian

SAMARINDA, INDEKSMEDIA.ID – Menjelang satu tahun masa kepemimpinan Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji, dorongan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap arah kebijakan pemerintahan daerah mulai menguat.

Salah satu aspek yang dinilai perlu mendapat perhatian serius adalah penerapan sistem merit dalam penempatan pejabat.

Akademisi Universitas Mulawarman (Unmul), Herdiansyah Hamzah, menilai evaluasi tersebut penting dilakukan agar tata kelola pemerintahan ke depan dapat berjalan lebih profesional dan berorientasi pada kompetensi.

Menurutnya, hingga hampir satu tahun berjalan, penerapan meritokrasi di lingkungan Pemprov Kaltim belum terlihat optimal.

“Kita berharap gubernur mengedepankan proses berbasiskan sistem merit, tapi itu belum kelihatan. Malah ada kecenderungan penempatan orang-orang terdekat gubernur bukan berdasarkan kompetensinya,” ujar Herdiansyah saat dihubungi via WhatsApp, Jumat (26/12/2025).

Pria yang akrab disapa Castro ini menilai, penguatan sistem merit menjadi kunci untuk meningkatkan kinerja pemerintahan secara keseluruhan.

Ia mencontohkan adanya dinamika pengisian jabatan strategis, seperti perpindahan Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Balikpapan ke posisi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim, yang menurutnya memunculkan perdebatan di ruang publik.

“Bukan tidak boleh, tetapi kita menangkap ada pesan seolah-olah pendekatan politik kekerabatan itu lebih kental dibanding pendekatan yang berbasis merit sistem. Ini isu yang sudah kerap kali dihembuskan oleh publik,” tegasnya.

Selain persoalan birokrasi, Castro juga menilai momentum evaluasi satu tahun kepemimpinan ini seharusnya dimanfaatkan gubernur untuk mempertegas sikap dalam sektor strategis lainnya, termasuk pertambangan.

Ia menekankan pentingnya peran kepala daerah sebagai pengambil kebijakan utama dalam upaya melawan praktik tambang ilegal.

“Sikap Gubernur yang sampai hari ini tidak mengedepankan sistem merit menjadi salah satu catatan penting yang harus menjadi bahan perbaikan ke depan,” pungkasnya.

Dengan evaluasi tersebut, Castro berharap pemerintah provinsi dapat melakukan pembenahan kebijakan agar kepercayaan publik terhadap kepemimpinan daerah semakin menguat.