Kebut Penurunan KRS dan Anak Stunting di Kutim, GM External PT KPC Target Satu Tahun Selesai

SANGATTA, INDEKSMEDIA.ID — PT Kaltim Prima Coal (KPC) bersama para subkontraktor menggelar rapat koordinasi dan kolaborasi intervensi keluarga berisiko stunting dengan mengusung tema Program Cap Jempol Stop Stunting, di Ruang Rechall Wisma Rahayu, Jalan Jenderal Sudirman, Swarga Bara, Sangatta Utara, Selasa (23/12/2025).

Kegiatan yang juga menjadi Rapat Koordinasi Forum CSR PT KPC bersama para kontraktor tersebut membahas kolaborasi penanganan keluarga berisiko stunting dan anak stunting di wilayah Sangatta Utara, Sangatta Selatan, Bengalon, dan Rantau Pulung.

Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman, Wakil Bupati Kutai Timur Mahyunadi, Act Manager Community Empowerment PT KPC Faizal, serta sekitar 50 perusahaan kontraktor yang menjadi mitra PT KPC.

General Manager External Affairs & Sustainable Development (ESD) PT Kaltim Prima Coal, Wawan Setiawan, dalam sambutannya menegaskan komitmen perusahaan dan para kontraktor untuk bergerak bersama mendukung Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam percepatan penurunan stunting.

Wawan mengungkapkan, persoalan stunting masih menjadi tantangan serius, baik secara nasional maupun daerah.

“Satu dari lima bayi secara nasional ternyata terdampak stunting. Di Kutai Timur dan khususnya Sangatta, jumlahnya masih ribuan. Bahkan tetangga kita di Sangatta Utara juga masih ada,” ujarnya.

Ia menyebut, berdasarkan data yang ada, keluarga berisiko stunting (KRS) di Kecamatan Sangatta masih berjumlah ribuan, belum termasuk kecamatan lainnya di Kutai Timur. Karena itu, ia mengajak seluruh kontraktor untuk terlibat aktif dalam penanganan dan pencegahan stunting.

“Mohon izin Pak Bupati, Pak Wakil, kami Forum Kontraktor TJSL ingin berbuat sesuatu bersama. Kami ingin bergerak bersama pemerintah dan mendukung penuh Program Cap Jempol Stop Stunting,” kata Wawan.

Dalam forum tersebut, Wawan mengungkapkan terdapat sekitar 50 kontraktor yang hadir dan menyatakan komitmen untuk turun tangan secara sukarela. Setiap kontraktor didorong membantu ratusan keluarga berisiko stunting melalui penyediaan paket bantuan berskala periodik per tahun.

Ia bahkan menargetkan penanganan dapat diselesaikan lebih cepat.

“Bantuan nutrisi bisa satu tahun, dua tahun, atau sesuai komitmen per kontraktor. Saya yakin ini bisa selesai. Jangan terpikir tiga tahun selesai, Pak. Satu tahun kita selesaikan. ” tegasnya.

Wawan berharap para kontraktor tergerak untuk membantu lingkungan sekitar yang menjadi tetangga langsung aktivitas perusahaan.

“Kita punya tetangga yang harus kita bantu. Mari bergerak bersama,” ucapnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Kutai Timur Mahyunadi, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kutai Timur, memaparkan perkembangan dan capaian penanganan stunting sepanjang tahun 2025.

Berdasarkan data SIGA/Elsimil 2023–2024, jumlah keluarga berisiko stunting di Kutai Timur pada semester II tahun 2023 tercatat 15.576 kepala keluarga (KK). Angka tersebut menurun signifikan pada semester I tahun 2024 menjadi 12.362 KK, atau berkurang 3.214 KK.

Penurunan kembali terjadi pada semester II tahun 2024 sebanyak 390 KK, sehingga total KRS menjadi 11.973 KK.

Dari sisi prevalensi, Mahyunadi menjelaskan bahwa Kutai Timur sempat mencatat tren penurunan selama dua tahun berturut-turut, dari 39,7 persen pada 2019 menjadi 27,5 persen pada 2021, lalu kembali turun menjadi 24,7 persen pada 2022.

Namun pada 2023, prevalensi stunting kembali naik signifikan sebesar 4,3 persen menjadi 29 persen. Meski demikian, pada 2024 kembali terjadi penurunan sebesar 2,1 persen hingga berada di angka 26,9 persen.

Adapun berdasarkan data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM), angka stunting tercatat 12,1 persen pada 2022, menurun menjadi 11,6 persen pada 2023, namun meningkat kembali pada semester I 2024 menjadi 15 persen.

Mahyunadi juga menyoroti capaian non-statistik Kutai Timur. Daerah ini berhasil meraih Peringkat Teristimewa II dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Tahun 2025 melalui proyek perubahan CAP JEMPOL STOP STUNTING.

Program tersebut dinilai sejalan dengan Program Prioritas Bupati–Wakil Bupati Kutai Timur 2025–2030, khususnya prioritas ke-22 terkait layanan jemput bola pendidikan nonformal, penanganan stunting, dan kemiskinan.

Selain itu, TPPS Kutai Timur juga mendorong peran individu dan organisasi mitra sebagai orang tua asuh cegah stunting, yang membuahkan tiga penghargaan tingkat nasional dan Provinsi Kalimantan Timur.

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur turut memberikan penghargaan atas inovasi CAP JEMPOL STOP STUNTING, yang telah tercatat sebagai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Kementerian Hukum RI.

Kutai Timur juga ditetapkan sebagai pilot project nasional Gerakan Nasional Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING) pada 2026, serta menjadi lokus pelaksanaan program nasional Akademi Kolaborasi Penanganan Kemiskinan dan Stunting (ASKIN) yang difasilitasi LAN RI.

Menurut Mahyunadi, forum CSR yang digelar PT KPC dan para kontraktor menjadi bagian penting dalam membangun kolaborasi lintas sektor, khususnya dengan DUDI.

“Kolaborasi ini diharapkan mendukung 50 Program Unggulan Bupati–Wakil Bupati Kutai Timur, terutama dalam penanganan keluarga berisiko stunting melalui layanan jemput bola stop stunting,” ujarnya.

Ia juga mendorong seluruh mitra DUDI agar aktif mendalami data sasaran KRS dan anak stunting sebagai dasar intervensi program CSR di masing-masing perusahaan.