Respons Golkar Kaltim Soal Wacana Pilkada Lewat DPRD: Apa Saja Nggak Ada Masalah

SAMARINDA, INDEKSMEDIA.ID — Wacana perubahan mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dari sistem pemilihan langsung ke sistem pemilihan oleh legislator kembali mencuat ke tingkat nasional.

Isu itu mengemuka setelah Presiden RI Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyoroti tingginya ongkos politik serta maraknya praktik transaksional dalam gelaran pilkada langsung di berbagai daerah.

Isu itu mengemuka setelah Presiden RI Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyoroti tingginya ongkos politik serta maraknya praktik transaksional dalam gelaran pilkada langsung di berbagai daerah.

Menanggapi dinamika tersebut, Ketua DPD Golkar Kalimantan Timur (Kaltim) sekaligus Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, menyatakan bahwa pemerintah daerah akan menghormati dan mengikuti kebijakan yang diputuskan pemerintah pusat.

“Itu tentu ada aturannya, ada undang-undangnya. Biar nanti pemerintah pusat yang membahas itu. Apakah nanti pemilihan secara langsung ataupun melalui DPRD, kita serahkan kepada pemerintah pusat,” ujar Rudy.

Orang nomor satu di Kaltim itu menegaskan bahwa seluruh mekanisme terkait perubahan sistem pilkada sepenuhnya berada dalam kewenangan pemerintah pusat. Menurutnya, daerah tidak memiliki masalah dengan skema apa pun selama memiliki payung hukum yang jelas.

“Begini. Itu tentu ada aturan, ada undang-undang. Undang-undang Pemilu ada, itu nanti biar di pemerintah pusat yang akan membahas,” tambahnya.

Ketika ditanya apakah mendukung atau menolak usulan Bahlil mengenai kembalinya pilkada melalui DPRD, Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) itu memilih bersikap netral. Ia menegaskan sikap Pemprov Kaltim yang akan mengikuti keputusan nasional tanpa pengecualian.

“Intinya apa saja nggak ada masalah. Kami akan mendukung apa pun kebijakan daripada pemerintah pusat,” tegas Rudy.

Sebagai kepala daerah sekaligus pimpinan organisasi yang menaungi seluruh gubernur di Indonesia, Rudy kembali menekankan bahwa pemerintah daerah wajib mengacu pada keputusan pusat. Apa pun mekanisme yang dipilih nantinya, kata dia, selama memiliki landasan hukum yang kuat, pemda siap menjalankan.