Respons Usulan Bahlil Soal Pilkada Kembali ke DPRD, Hasto: Pemilihan Langsung Sudah Sesuai Konstitusi

BALIKPAPAN, INDEKSMEDIA.ID — Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mewacanakan agar pemilihan kepala daerah kembali dilakukan melalui DPRD. Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan mempertimbangkan usulan tersebut.

Menanggapi hal itu, PDI Perjuangan memilih melakukan kajian mendalam sebelum menyatakan sikap resmi. Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, menilai pemerintah mungkin mempertimbangkan isu ini karena maraknya kasus korupsi di daerah. Namun ia mengingatkan bahwa pemilihan langsung yang berjalan selama ini sudah sesuai dengan konstitusi dan mampu memperkuat legitimasi kepala daerah.

“Kami akan perkuat kajian dulu mana yang lebih memberikan manfaat bagi rakyat, bangsa dan negara,” ujar Hasto seusai membuka Konferda dan Konfercab DPD PDIP Kalimantan Timur di Balikpapan, Senin (8/12/2025).

Hasto menilai hal terpenting adalah peningkatan kualitas demokrasi. “Bagaimana menghasilkan pemimpin yang betul-betul berproses dari bawah dan memiliki kualitas kepemimpinan mengubah daerah,” katanya. Menurutnya, pemimpin daerah yang baik harus mampu memperbaiki tata ruang, membuka lapangan kerja, dan mendorong kedaulatan pangan.

Ia menegaskan PDIP belum mengambil posisi final terkait usulan pilkada via DPRD. Pembahasan internal akan dilakukan pada rapat kerja nasional. “Ini hal strategis dan kami harus mendengarkan kepala daerah. Apa saja sisi positif dan negatif dari pemilu langsung,” ucapnya.

Hasto menyebut setiap sistem demokrasi memiliki kelebihan dan kekurangan. PDIP, kata dia, mengembangkan demokrasi berdasarkan Pancasila yang ditopang merit sistem. Dalam menetapkan calon, rekam jejak dan kapasitas menjadi pertimbangan utama.

Meski tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik menurun, Hasto menegaskan PDIP terus memperkuat fungsi partai dan mendengarkan aspirasi rakyat. Etika dan moral, lanjutnya, menjadi fondasi utama dalam politik.

“Jadi bukan persoalan perebutan kekuasaan, tapi membangun peradaban,” tegas Hasto. Ia menyoroti praktik penyalahgunaan pemilu langsung yang membuat uang menjadi faktor dominan. “Padahal dalam pandangan PDIP, rakyat adalah segalanya,” tutupnya.