APBD Kaltim 2026 Turun Jadi Rp15,15 Triliun dari Rp21,35 Triliun, Pemprov Efisiensi Besar-Besaran

SAMARINDA, INDEKSMEDIA.ID – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) resmi melakukan penyesuaian besar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 setelah terjadi penyusutan signifikan akibat kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat. APBD yang sebelumnya disepakati sebesar Rp21,35 triliun kini turun menjadi hanya Rp15,15 triliun.

Penurunan ini terutama dipicu oleh anjloknya pendapatan transfer yang awalnya diproyeksikan Rp9,33 triliun, namun disesuaikan menjadi Rp3,13 triliun. Artinya, berkurang Rp6,19 triliun atau sekitar 66,39 persen dari estimasi awal.

Selain itu, Dana Bagi Hasil (DBH) yang tahun 2025 mencapai Rp6,06 triliun juga merosot tajam menjadi hanya Rp1,62 triliun pada 2026.

Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud menegaskan bahwa pemerintah daerah harus menjalankan strategi efisiensi secara menyeluruh demi menjaga stabilitas fiskal.

“Pertama kita efisiensikan belanja-belanja yang tidak terlalu penting, termasuk kegiatan makan dan minum serta perjalanan dinas. Semuanya dirampingkan sebesar 66 persen. Itu berlaku untuk seluruh OPD,” tegasnya usai Upacara HUT Korps Pegawai Republik Indonesia Ke-54 Tahun 2025, Senin (1/12/2025).

Meski demikian, Harum sapaan akrabnya Rudy Mas’ud memastikan bahwa pemangkasan anggaran tidak akan mengganggu layanan dasar untuk masyarakat.

“Kalau ada yang belum terakomodir, mohon dimaafkan. Namun seluruh standar pelayanan minimum untuk masyarakat Kaltim tetap berjalan baik dan normal,” ujarnya.

Eks Anggota DPR RI itu juga menegaskan bahwa sejumlah program prioritas tetap akan dijalankan, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

“Gratispol tetap akan jalan. Pelayanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur tetap kita maksimalkan,” tambahnya.

Dalam rancangan APBD 2026, pendapatan daerah ditargetkan Rp14,25 triliun, dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi penyumbang terbesar yakni Rp10,75 triliun. Pendapatan transfer menyumbang Rp3,13 triliun, sementara sisanya berasal dari lain-lain pendapatan daerah.

Dari sisi belanja, struktur APBD 2026 meliputi:

• Belanja operasi: Rp8,16 triliun (belanja pegawai, barang dan jasa, hibah, bantuan sosial)
• Belanja modal: Rp1,06 triliun (tanah, peralatan dan mesin, gedung, jalan, irigasi, jaringan)
• Belanja transfer: Rp5,89 triliun (bantuan keuangan untuk kabupaten/kota)
• Belanja tidak terduga: Rp33,93 miliar (penanganan kondisi darurat)

Harum menyampaikan bahwa rancangan APBD yang telah disepakati bersama DPRD itu akan segera dikirim ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk proses evaluasi lanjutan.

“Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 ini akan kita sampaikan ke Kemendagri untuk dilakukan evaluasi,” jelasnya.

Dengan nilai akhir sebesar Rp15,15 triliun, Pemprov Kaltim tetap optimistis dapat menjaga keberlanjutan pembangunan daerah meski menghadapi kontraksi fiskal cukup besar.