Aulia Rahman ‘Loncat’ ke Gerindra, Pengamat Soroti Motif Fiskal Menuju Panggung Pilkada 2029

SAMARINDA, INDEKSMEDIA.ID — Perpindahan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri ke Partai Gerindra memunculkan dinamika baru dalam politik Kalimantan Timur. Pengamat menilai langkah tersebut bukan sekadar manuver politik, tetapi strategi memperkuat jalur fiskal dan koordinasi pembangunan di tengah kian ketatnya ruang anggaran daerah.

Aulia Rahman resmi bergabung ke Gerindra pada gelaran Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Partai Gerindra Kaltim, Minggu (23/11/2025). Dalam kegiatan itu, Ketua Umum Gerindra sekaligus Presiden ke-8 RI, Prabowo Subianto, memberikan arahan penting mengenai harmonisasi komunikasi politik antara pemerintah daerah dan pusat untuk mempercepat pembangunan.

Pengamat politik Universitas Mulawarman (Unmul), Saipul Bahtiar, menilai langkah Aulia itu rasional dalam konteks kebutuhan fiskal daerah.

“Perpindahan ke partai penguasa tentu memiliki keuntungan dari segi dukungan anggaran hingga programnya. Di kabupaten tentu bisa diamankan, khususnya janji kampanyenya, yang notabene membutuhkan dukungan partai berkuasa,” ujarnya saat dihubungi via WhatsApp Selasa (25/11/2025).

Menurutnya, kondisi fiskal daerah yang “hampir sekarat” membuat kepala daerah membutuhkan jalur komunikasi lebih intens dengan pemerintah pusat.

Kebijakan pengamanan fiskal nasional yang dilakukan Presiden Prabowo turut mempengaruhi peta politik lokal.

“Dalam kondisi fiskal yang hampir sekarat, dibutuhkan komunikasi intens dengan partai berkuasa sebagai salah satu cara merealisasi janji kampanye,” jelas Saipul.

Saipul menilai perpindahan ini juga berdampak pada konstelasi Pilkada di Kaltim, khususnya di Kukar.

Aulia, yang pada Pilkada 2024 lalu diusung PDI Perjuangan bersama Rendi Solihin, kini diprediksi pecah kongsi.

“Baik Aulia dan Rendi Solihin kemungkinan besar akan menjadi rival di Pilkada mendatang,” katanya.

Ia menyebut langkah Aulia ke Gerindra dapat mengurangi risiko pertarungan internal di PDIP menjelang Pilkada 2029, sekaligus membuka ruang baru bagi konsolidasi politik.

“Bupati harus punya banyak cara sehingga APBD tidak hanya membiayai kewajiban saja, tetapi janji-janji kampanye yang mesti dituntaskan,” ucapnya.

Gerindra, kata Saipul, memang tengah mengakselerasi konsolidasi besar menjelang Pemilu dan Pilkada 2029 dengan merekrut kepala daerah, mantan calon bupati, hingga tokoh potensial legislatif.

“Gerindra sudah mulai menyiapkan langkah-langkah konsolidasi politik. Ini realistis dan sesuai tradisi politik sebelumnya,” jelasnya.

Pemotongan dana bagi hasil (DBH) serta pembatasan anggaran di sejumlah daerah, termasuk Kukar, PPU, dan Provinsi Kaltim, menjadi faktor pendorong kepala daerah mencari jalur lebih efektif untuk mengamankan dukungan pembangunan.

“Dengan bergabung ke partai penguasa nasional, kepala daerah akan lebih mudah dalam proses anggaran dan pelaksanaan program pembangunan,” kata Saipul.

Fenomena perpindahan kader, menurutnya, juga terkait strategi jangka panjang. Selain mengamankan ruang fiskal, kepala daerah sekaligus menata posisi politik untuk menghadapi kontestasi 2029.

“Potensi Aulia Rahman dan Rendi untuk menjadi pesaing di Pilkada 2029 terbuka lebar. Dengan berpindahnya Aulia ke Gerindra, fokus bisa dialihkan ke persiapan Pilkada mendatang,” ujarnya.

Fenomena lonjakan tokoh lokal yang bergabung ke Gerindra juga disebut bagian dari konsolidasi partai berlambang garuda itu di Kalimantan Timur.

Namun dinamika ini tidak lepas dari potensi gesekan. Partai asal kader seperti PDIP atau NasDem diperkirakan akan menahan kadernya atau menyesuaikan strategi politik jelang Pilkada.

Secara keseluruhan, Saipul menyimpulkan bahwa perpindahan tokoh ke Gerindra merupakan langkah realistis baik untuk mempermudah koordinasi pembangunan maupun sebagai strategi politik jangka panjang menghadapi Pemilu dan Pilkada 2029.