AH Minta OPD Pemkot Samarinda Tingkatkan Disiplin, Targetkan Elektronifikasi Transaksi Tuntas 2025

SAMARINDA, INDEKSMEDIA.ID – Wali Kota Samarinda Andi Harun menekankan perlunya disiplin seluruh perangkat daerah dalam menerapkan transaksi elektronik.
Ia menilai progres digitalisasi yang berjalan selama lima tahun belum mencapai target maksimal sehingga diperlukan percepatan sebagai bagian dari reformasi birokrasi Pemkot.

Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda kembali mengevaluasi penerapan elektronifikasi transaksi keuangan dalam High Level Meeting yang digelar untuk meninjau capaian lima tahun program tersebut.

Meski kota ini masuk jajaran terbaik di Kalimantan Timur dan menjadi nomine dalam ajang Bank Indonesia pada 28 November mendatang, Pemkot menilai implementasi di tingkat perangkat daerah masih belum seragam.

Wali Kota Andi Harun menyebut masih banyak OPD yang perlu meningkatkan kedisiplinan dalam penggunaan sistem transaksi elektronik, baik dari sisi pendapatan maupun belanja. Baginya, digitalisasi bukan hanya soal pencapaian predikat, tetapi perubahan budaya kerja yang menuntut akuntabilitas.

“Kita telah melaksanakan high level meeting untuk evaluasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Capaian kita sudah sangat baik, terbaik di Kalimantan Timur,” ujar Andi Harun.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa status terbaik tersebut belum sejalan dengan target penyelesaian program yang mestinya sudah mendekati maksimal setelah lima tahun berjalan.

“Tetap saja belum sampai 100 persen. Kita sudah makan waktu yang panjang dan seharusnya sudah mendekati 100 persen,” tegasnya.

Pemkot juga mempelajari sejumlah kendala yang menghambat percepatan, mulai dari kesiapan perangkat daerah hingga tingkat pemanfaatan layanan digital oleh masyarakat.

AH, sapaan akrabnya menyebut percepatan ini bukan pilihan, tetapi kebutuhan agar birokrasi Samarinda lebih transparan, efisien, dan siap menuju tata kelola pemerintahan berbasis digital.

Menurut evaluasi Pemkot, transaksi elektronik memberikan banyak manfaat seperti memperkecil potensi penyimpangan, mempercepat proses administrasi, serta meningkatkan kualitas pencatatan keuangan daerah.

Wali Kota Samarinda itu memastikan langkah-langkah perbaikan akan terus ditekankan hingga seluruh OPD memenuhi standar digitalisasi yang ditetapkan.

“Pemerintah Kota Samarinda memiliki komitmen penuh untuk segera merealisasikan 100 persen transaksi berbasis elektronik,” tutupnya.