Pemangkasan DBH Jadi Momentum Kaltim Genjot PAD Baru dari Pemanfaatan Alur Sungai

SAMARINDA, INDEKSMEDIA.ID – Pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat dinilai dapat menjadi titik balik bagi Kalimantan Timur (Kaltim) untuk memperkuat kemandirian fiskal. Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis menilai kebijakan tersebut seharusnya mendorong daerah menggali potensi pemasukan baru, salah satunya melalui pemanfaatan alur Sungai Mahakam.

Menurut Ananda, ketergantungan daerah terhadap transfer pusat sudah berlangsung lama. Karena itu, momentum pengurangan DBH justru harus dibaca sebagai peluang untuk membuka ruang diversifikasi pendapatan yang lebih kreatif dan berkelanjutan.

“Pemangkasan itu pasti terjadi. Karena itu daerah harus lebih kreatif dalam melakukan diversifikasi PAD, tidak semata mengandalkan transfer dari pusat,” tegasnya, Jumat (14/11/2025).

Salah satu sektor yang disebut memiliki potensi besar adalah alur sungai. Selama ini, aktivitas di sepanjang Sungai Mahakam mulai dari tambatan kapal hingga kegiatan bongkar muat—sebagian besar masih dikelola oleh pihak swasta. Hal tersebut dinilai menyebabkan daerah belum mendapatkan manfaat optimal.

Ananda menyebut, penguatan tata kelola alur sungai dapat menjadi sumber PAD baru jika diatur melalui regulasi yang tepat. Karena itu, DPRD Kaltim membuka wacana pembentukan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur pemanfaatan alur sungai secara lebih komprehensif.

“Ada rencana untuk membuat Perda tentang alur sungai. Kalau memang bisa membawa banyak manfaat bagi Kaltim, kenapa tidak?” ujarnya.

Meski demikian, ia menegaskan perlunya kajian mendalam sebelum langkah tersebut dijalankan. Mekanisme pengelolaan, studi kelayakan, serta analisis manfaat ekonomi harus dipetakan secara detail agar kebijakan tersebut benar-benar berpihak pada daerah.

“Kita perlu tahu lebih detail dulu, seperti apa mekanismenya. Seperti studi kelayakan dan analisis manfaat ekonomi bagi daerah,” jelasnya.

Selain potensi pendapatan, Ananda menyoroti pentingnya aspek keamanan dan pengawasan. Insiden tabrakan kapal di alur sungai beberapa waktu lalu yang merusak fender jembatan tanpa adanya kompensasi dinilai menunjukkan lemahnya tata kelola.

“Kejadian seperti kemarin kapal menabrak fender jembatan tapi tidak ada kompensasi. Harusnya ada peringatan keras,” tegasnya.

DPRD Kaltim, kata Ananda, akan melakukan koordinasi lintas komisi untuk memperdalam pembahasan terkait Perda alur sungai sekaligus memetakan dampaknya terhadap kemandirian fiskal daerah.