PPDI Kaltim Minta Pemerintah Libatkan Penyandang Disabilitas di Forum Musrenbang dan Pembangunan

SAMARINDA, INDEKSMEDIA.ID — Hak penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari prinsip keadilan dan kesetaraan hukum di Indonesia. Hal ini ditegaskan Kandi Kirana Larasati, dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.

Menurut Kandi, perlindungan terhadap penyandang disabilitas memiliki dasar hukum kuat, baik dari instrumen internasional maupun nasional.

“Indonesia telah meratifikasi Convention on the Rights of Persons with Disabilities yang berlandaskan pada Declaration of Human Rights. Artinya, negara telah berkomitmen untuk tidak mengesampingkan hak-hak penyandang disabilitas dalam aspek kehidupan apa pun, termasuk dalam pembangunan,” ujar dalam perbincangan bersama RRI Samarinda, Jumat (7/11/2025).

Ia menambahkan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjadi tonggak penting dalam mewujudkan kesetaraan hak bagi seluruh warga negara.

“Penyandang disabilitas memiliki hak untuk bersuara, menyampaikan pendapat, dan terlibat dalam kebijakan publik. Mereka tidak boleh dianggap sebagai pihak yang terbatas, tetapi juga mitra dalam proses pembangunan. Itu mandat negara hukum yang wajib kita jalankan,” tegas Kandi.

Sementara itu, Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kalimantan Timur, Anni Juairiyah, menyoroti pentingnya pelibatan penyandang disabilitas dalam forum-forum perencanaan pembangunan di tingkat kelurahan dan kecamatan.

“Selama ini partisipasi disabilitas masih sering diabaikan. Padahal suara mereka sangat penting agar pembangunan benar-benar sesuai dengan kebutuhan semua lapisan masyarakat,” ujar Anni.

Menurutnya, kelurahan adalah garda terdepan dalam menciptakan lingkungan sosial yang adil dan ramah bagi semua kalangan.

“Kelurahan itu tempat paling dekat dengan masyarakat. Maka membangun kota inklusi harus dimulai dari kelurahan yang inklusif. Jika setiap kelurahan sudah inklusi, baru kota dan kecamatan bisa menjadi inklusi secara nyata, bukan sekadar slogan,” tambahnya.

Anni menjelaskan bahwa pembentukan Kelompok Disabilitas Kelurahan (KDK) menjadi langkah penting untuk memastikan partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam pembangunan.

Hingga kini, enam kelurahan di Samarinda dan enam kelurahan di Balikpapan telah memiliki KDK aktif, dengan dukungan dari Program Solider, inisiatif yang berfokus memperkuat hak-hak penyandang disabilitas di tingkat lokal.

“KDK menjadi wadah agar penyandang disabilitas dapat ikut terlibat langsung dalam perencanaan pembangunan, misalnya dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang),” jelas Anni.

“Selama ini mereka hanya diundang hadir, tapi tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Padahal hak mereka untuk memberikan masukan terhadap rencana pembangunan harus dijamin,” tegasnya.

Wujud Nyata Prinsip ‘No One Left Behind’

Baik Kandi maupun Anni sepakat bahwa pembangunan inklusif adalah kunci untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDGs), terutama semangat no one left behind — tidak ada satu pun warga yang tertinggal.

Kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan komunitas disabilitas diharapkan mampu menghapus diskriminasi dan membangun sistem sosial yang lebih adil.

“Kesadaran bahwa penyandang disabilitas bukan objek pembangunan, tetapi subjek yang aktif berperan, harus tumbuh dari lingkungan terkecil. Dari situlah inklusivitas bisa benar-benar hidup,” pungkas Anni.

Dengan gerakan yang dimulai dari kelurahan, para pegiat disabilitas di Kalimantan Timur optimistis Samarinda dapat menjadi kota yang benar-benar inklusif — bukan hanya di atas kertas, tetapi hadir nyata dalam kebijakan dan ruang hidup masyarakatnya.