Dana UKT GratisPol Kaltim Siap Cair Pertengahan November, Ini Penjelasan Pemprov

SAMARINDA, INDEKSMEDIA.ID – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) memastikan pencairan dana bantuan pendidikan Program Uang Kuliah Tunggal (UKT) GratisPol akan dimulai pada pertengahan November 2025, setelah sempat tertunda hingga akhir Oktober.

Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Kaltim, Dasmiah, mengatakan keterlambatan terjadi karena anggaran program tersebut baru dimasukkan dalam Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Perubahan 2025, sehingga pencairan baru bisa dilakukan setelah proses review dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) selesai.

“Dari awal kami sudah rapat tiga kali dengan PTN dan PTS. Karena pos anggarannya di perubahan, bukan di pergeseran, maka prosesnya baru bisa jalan setelah ABT selesai direview oleh Kemendagri,” jelas Dasmiah, Kamis (6/11/2025).

Ia memastikan, saat ini Pemprov tengah menyiapkan Surat Keputusan (SK) Gubernur sebagai dasar pengajuan pencairan. “Insyaallah minggu kedua November semua proses pencairan UKT bisa diselesaikan,” ujarnya optimistis.

Program UKT GratisPol merupakan salah satu program unggulan Pemprov Kaltim untuk mendukung mahasiswa dari 7 perguruan tinggi negeri dan 45 perguruan tinggi swasta di wilayah Bumi Etam.

Tahun ini, program tersebut mengalokasikan anggaran sebesar Rp156 miliar bagi 33.600 mahasiswa penerima. Penyerahan simbolis bantuan dijadwalkan berlangsung pada 10 November 2025.

Dasmiah juga mengingatkan mahasiswa untuk memastikan diri telah terdaftar melalui tautan resmi GratisPol, karena sistem tersebut menjadi basis data penerima.

“Verifikasi kami lakukan lewat sistem itu. Kalau mahasiswa tidak mendaftar, maka otomatis tidak masuk tahap pengumuman,” tegasnya.

Keterlambatan ini juga dirasakan oleh Universitas Mulawarman (Unmul). Rektor Unmul, Prof. Abdunnur, membenarkan bahwa hingga akhir Oktober pihaknya belum menerima kejelasan jadwal pencairan dana bantuan tersebut.

“Unmul memang punya beberapa sumber pendanaan, dari APBN, rupiah murni, BOPTN, hingga saldo awal BLUD dan tuition fee. Tapi kami tetap menunggu realisasi dukungan dari Pemprov lewat program GratisPol,” ujarnya, belum lama ini.

Abdunnur menyebut total bantuan yang seharusnya diterima Unmul mencapai Rp21 miliar, atau sekitar 10 persen dari total Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) kampus yang mencapai Rp245 miliar.

“Cash flow kami tertahan karena tuition fee mahasiswa yang biasanya masuk di awal tahun akademik kini dikonversi ke bantuan GratisPol. Jadi, penerimaan itu otomatis tertunda,” jelasnya.

Meski demikian, ia memastikan seluruh kegiatan akademik, penelitian, dan program kampus tetap berjalan.

“Tidak ada kegiatan yang dihentikan. Hanya saja beberapa program pengembangan harus kami atur ulang sambil menunggu pencairan,” tambahnya.

Sebelumnya, Juru Bicara Pemprov Kaltim sekaligus Kepala Diskominfo Kaltim, Muhammad Faisal, membenarkan keterlambatan pencairan disebabkan oleh proses administrasi di tingkat pusat.

“Evaluasi ABT oleh Kemendagri baru rampung minggu lalu, jadi sekarang kami sudah bisa memproses pencairan,” jelas Faisal.

Ia menegaskan, dengan selesainya evaluasi tersebut, dana bantuan pendidikan akan segera mengalir ke perguruan tinggi negeri maupun swasta penerima.

“Insyaallah minggu ini mulai cair. Kami mohon pengertian masyarakat dan mahasiswa atas keterlambatan ini,” tutupnya.