Atasi Banjir, Pemkot Samarinda Siapkan Kolam Retensi di Loa Janan tapi Terkendala Status Jalan Provinsi

SAMARINDA, INDEKSMEDIA.ID – Pemerintah Kota Samarinda berencana membangun kolam retensi di kawasan Loa Janan Ilir untuk mengatasi masalah banjir yang kerap melanda wilayah tersebut. Namun, pelaksanaannya masih tertunda akibat persoalan kewenangan karena sebagian area proyek melintasi Jalan Soekarno-Hatta yang berstatus jalan provinsi.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Samarinda, Suwarso, mengatakan pemerintah kota sebenarnya telah menyiapkan lahan untuk pembangunan kolam retensi. Lokasinya berada di sekitar Kilometer 4, tepatnya di area yang menyeberang Sungai Mahakam.

“Kalau dari pemerintah kota sendiri, lahan untuk pembangunan kolam retensi sebenarnya sudah dibebaskan. Itu lokasinya di sekitar Kilometer 4, menyeberang sungai menuju Mahakam,” ujar Suwarso, Kamis (30/10/2025).

Namun, proyek tersebut belum dapat direalisasikan karena harus melalui proses koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kaltim. Jalan Soekarno-Hatta yang menjadi akses utama menuju lokasi merupakan kewenangan provinsi sehingga Pemkot Samarinda tidak dapat langsung melaksanakan pekerjaan fisik.

“Memang ada jalur utama di situ, yaitu Jalan Soekarno-Hatta. Karena itu termasuk jalan provinsi, maka pelaksanaannya tidak bisa langsung dikerjakan oleh Pemkot Samarinda. Untuk lebih pastinya, teman-teman bisa konfirmasi langsung ke PUPR,” jelasnya.

Suwarso menambahkan, kawasan Loa Janan Ilir merupakan salah satu wilayah yang paling sering terdampak banjir. Kondisi geografis yang rendah serta sistem drainase yang belum terkoneksi sempurna membuat air sulit mengalir saat hujan deras.

“Banjir di Loa Janan Ilir ini memang termasuk yang sering terjadi, karena sistem drainase yang belum terkoneksi secara sempurna. Air dari wilayah atas seperti Sungai Keledang dan Loa Buah ikut mengalir ke bawah dan menumpuk di sana,” ungkapnya.

Selama musim hujan, BPBD bersama instansi terkait terus melakukan pemantauan di titik-titik rawan seperti Jalan Jakarta, Rapak Lambur, dan sekitaran jembatan Loa Janan. Tim siaga disiagakan untuk membantu warga jika genangan air meningkat.

“Kita tetap siaga, apalagi sekarang curah hujan masih cukup tinggi. Tim selalu standby untuk memantau ketinggian air dan membantu warga jika terjadi genangan besar,” ujarnya.

Menurut Suwarso, pembangunan kolam retensi merupakan solusi jangka panjang untuk mengurangi risiko banjir. Kolam tersebut berfungsi menampung limpasan air hujan sebelum dialirkan kembali ke sungai secara bertahap.

“Kalau kolam retensi itu terealisasi, saya yakin bisa sangat membantu mengurangi risiko banjir di wilayah itu. Karena air akan ditampung dulu, baru dialirkan secara perlahan ke sungai,” jelasnya.

Namun, ia menegaskan bahwa proyek tersebut membutuhkan koordinasi lintas instansi, terutama karena wilayah yang terlibat berada di bawah kewenangan provinsi.

“Yang jadi kendala utama bukan di niat atau kesiapan Pemkot, tapi karena wilayah dan aksesnya melewati jalan provinsi. Jadi semua harus sesuai aturan dan koordinasi dengan pemerintah provinsi,” tegasnya.

Selain mengandalkan pembangunan kolam retensi, Suwarso juga mengimbau masyarakat agar tetap waspada menghadapi potensi hujan lebat dalam beberapa pekan ke depan. Warga diminta mengamankan barang penting dan segera melapor jika terjadi peningkatan debit air.

“Curah hujan masih cukup tinggi, jadi warga diharapkan tetap waspada. Segera laporkan kalau air mulai naik supaya bisa segera ditangani,” imbaunya.

Ia juga menekankan pentingnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan saluran air. Sampah yang menumpuk di drainase menjadi salah satu penyebab utama genangan di permukiman.

“Banjir ini bukan hanya karena faktor alam, tapi juga perilaku manusia. Jadi mari sama-sama menjaga kebersihan drainase dan tidak membuang sampah sembarangan,” tambahnya.

Suwarso memastikan Pemkot Samarinda terus berkoordinasi dengan PUPR Provinsi Kaltim dan instansi teknis lainnya agar rencana pembangunan kolam retensi segera terealisasi.

“Kami di BPBD siap mendukung dari sisi penanganan dan kesiapsiagaan, tapi tentu untuk aspek teknis pembangunan, itu ranahnya di PUPR. Kami berharap koordinasi bisa segera menghasilkan keputusan agar warga Loa Janan tidak terus-menerus terdampak,” tutupnya.