TKD Kaltim Dipotong 73 Persen, Gubernur Kaltim Terapkan Efisiensi Kegiatan Pemerintahan

SAMARINDA, INDEKSMEDIA.ID – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) kini tengah menyesuaikan strategi keuangan daerah usai adanya pemangkasan signifikan terhadap Transfer ke Daerah (TKD) yang mencapai 73 persen.

Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk tetap menjaga stabilitas fiskal tanpa mengorbankan pelayanan publik.

“Kalau di Kaltim, saudara-saudara bisa lihat bahwa Pemprov hampir tidak pernah lagi melaksanakan kegiatan di luar kantor. Kita memanfaatkan fasilitas kantor agar lebih efisien,” ujar Rudy di Samarinda, Jumat (24/10/2025).

Harum, sapaan akrab Rudy Mas’ud menyebut, langkah efisiensi ini memang berdampak pada sektor perhotelan yang selama ini menjadi lokasi penyelenggaraan berbagai kegiatan pemerintahan.

Namun, ia menegaskan keputusan tersebut diambil dengan pertimbangan kondisi keuangan daerah yang semakin ketat.

“Kalau dulu setiap minggu atau setiap bulan ada kegiatan di hotel, sekarang jangankan setiap minggu, tiga bulan pun hampir tidak ada. Bahkan saya sendiri sejak dilantik hampir tidak pernah menggelar acara di hotel, kecuali kalau diundang,” jelasnya.

Ia menambahkan, kegiatan rapat pimpinan kini dilakukan dengan sistem rotasi di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Langkah ini tidak hanya menekan biaya operasional, tetapi juga memungkinkan dirinya memantau langsung kinerja pelayanan publik di tiap instansi.

“Kami rapat setiap minggu, berputar di OPD-OPD untuk memastikan pelayanan publik berjalan baik. Jadi efisiensi ini sekaligus menjadi momentum memperkuat fungsi pengawasan,” katanya.

Terkait kebijakan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH), Rudy menuturkan bahwa pembahasan sudah selesai di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan ditetapkan melalui undang-undang. Meski demikian, ia berharap pemerintah daerah tetap dilibatkan dalam proses penyusunan anggaran di tingkat pusat.

“Dalam menyusun APBN, daerah seharusnya juga dilibatkan. Itu sebabnya asosiasi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota penting untuk menyampaikan situasi di daerah masing-masing,” tegasnya.

Gubernur Kaltim itu mengungkapkan, saat ini Pemprov Kaltim masih menunggu APBD Perubahan 2025 yang ditargetkan keluar pada awal pekan depan. Sementara untuk APBD murni 2026, penyusunannya akan dilakukan ulang dengan mempertimbangkan besarnya pemangkasan TKD.

“Tahun depan kita lihat dulu berapa APBD kita. Hari ini APBD Perubahan saja masih kita tunggu. Mudah-mudahan Senin sudah keluar,” pungkasnya.