Wali Kota Samarinda Klarifikasi Dana Mengendap Rp1,48 Triliun, Pastikan Semua Anggaran Aman

SAMARINDA, INDEKSMEDIA.ID – Wali Kota Samarinda, Andi Harun, membantah adanya dana “mengendap” sebesar Rp1,48 triliun di bank, seperti yang disorot Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa. Menurut Andi, seluruh anggaran Pemkot masih berjalan dan digunakan sesuai progress proyek.

Andi Harun menjelaskan, jumlah dana yang terlihat masih berada di bank bukan berarti disimpan atau diendapkan.

“Tidak ada, tidak ada dana mengendap. Jadi, yang mungkin terjadi adalah karena ini belum tahun tutup anggaran, biasanya tanggal tutup anggarannya di sekitar 15–16 Desember,” ujarnya Jumat (24/10/2025).

Wali Kota Samarinda itu menegaskan, uang di kas daerah tetap aman dan digunakan secara hati-hati untuk menjaga cash flow Pemkot.

“Karena belum semua kegiatan, proyek, dan belanja dicairkan. Masih ada yang sementara berjalan. Pembayaran proyek itu per termin, berdasarkan progress. Pasti masih ada anggaran di kas kita. Tetapi, tidak ada yang kita maksudkan untuk mengendapkan anggaran,” jelasnya.

AH, sapaan akrab Andi Harun menambahkan, kebijakan ini bertujuan agar pemerintah kota tidak mengalami kegagalan bayar dan memastikan semua kewajiban pembayaran berjalan lancar.

“Kita menjaga kemampuan membayar sekaligus menjaga keadaan likuiditas kas daerah atau cash flow. Supaya semua kegiatan yang menjadi kewajiban pemerintah tidak mengalami hambatan,” tambahnya.

Orang Nomor Satu di Samarinda itu juga menekankan pentingnya disiplin anggaran dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

“Semakin belajar, semakin kita tinggikan kepatuhan terhadap peraturan agar tidak ada salah kelola dalam hal keuangan. Insya Allah, mudah-mudahan dengan cara itu kita bisa selamat, tertib, berdisiplin anggaran, dan menghasilkan manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.

Pemkot Samarinda termasuk salah satu daerah yang masuk daftar sorotan Menteri Keuangan terkait realisasi belanja daerah.

Sorotan ini biasanya memfokuskan pada efektivitas penggunaan anggaran dan pengelolaan kas daerah agar tetap likuid hingga akhir tahun anggaran.