Tekanan Fiskal Meningkat, Andi Harun Perjuangkan Pencairan Sisa DBH Rp266,8 Miliar

SAMARINDA, INDEKMEDIA.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda terus berupaya menstabilkan kondisi keuangan daerah di tengah anjloknya transfer dana dari pusat. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah memperjuangkan pencairan sisa kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) tahun anggaran 2025 senilai Rp266,8 miliar.

Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menyebut langkah ini penting untuk menjaga ruang fiskal daerah agar tetap berfungsi optimal. Penurunan signifikan pada Dana Bagi Hasil (DBH) dan Transfer ke Daerah (TKD) dari Kementerian Keuangan, yang mencapai sekitar 49 persen, membuat APBD kota mengalami tekanan berat.

“Kalau anggaran DBH ini cair, setidaknya ruang fiskal kita bisa bernapas sedikit. Karena hampir 30 persen dana daerah terserap untuk kegiatan mandatory dari pusat,” ujar Andi Harun, Selasa (14/10/2025).

Permohonan pencairan resmi telah dikirim melalui surat bernomor 900.1.14.3/2224./300.03 tertanggal 7 Agustus 2025, yang ditujukan kepada Menteri Keuangan. Surat tersebut merujuk pada Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29/MK/PK/2025, yang mencatat bahwa Samarinda masih memiliki hak atas sisa DBH sebesar Rp266,8 miliar.

Andi Harun bersama jajaran Pemkot juga telah melakukan pertemuan langsung dengan pihak Kementerian Keuangan untuk mempercepat proses pencairan dana tersebut.

Menurutnya, DBH memiliki peran vital sebagai penopang utama berbagai program strategis daerah, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga pelayanan publik.

“Kalau kebijakan pemotongan ini berlanjut, paling tidak jangan seekstrem sekarang. Supaya kegiatan daerah, terutama belanja modal, tetap bisa jalan,” tambahnya.

Berdasarkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, alokasi TKD untuk Samarinda diproyeksikan turun drastis dari Rp2,59 triliun pada 2025 menjadi Rp1,36 triliun pada tahun depan.

Kondisi ini diperkirakan akan berdampak langsung terhadap kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik.

Dengan menunggu pencairan sisa DBH tersebut, Pemkot Samarinda berharap bisa kembali menyeimbangkan struktur fiskal dan memastikan program prioritas masyarakat tetap berjalan sesuai rencana. hanya tersisa Rp1,3 miliar, tepatnya Rp1.361.784.636.