18 Gubernur Kompak Tolak Pemotongan Anggaran TKD ke Purbaya, Termasuk Kaltim

Jibril Daulay Jibril Daulay - 8500 views

7 Oktober 2025 | 18:41

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa (dok Kemenkeu)

JAKARTA, INDEKSMEDIA.ID — Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda bersama 17 gubernur lainnya secara tegas menyatakan tidak setuju terhadap kebijakan pemotongan anggaran daerah oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Sikap kompak para gubernur ini disampaikan usai rapat bersama Menkeu di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa, 7 Oktober 2025.

Sherly menegaskan bahwa tidak satu pun gubernur yang menyetujui pemotongan dana transfer pusat ke daerah. Menurutnya, beban anggaran di daerah saat ini sudah sangat berat, termasuk kewajiban membiayai PPPK serta janji pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan. Pemotongan yang rata-rata mencapai 20 hingga 30 persen per daerah dinilai akan memperburuk kondisi pembangunan di daerah.

“Semuanya tidak setuju karena ada beban PPPK yang cukup besar dan ada janji pembangunan jalan dan jembatan. Dengan pemotongan yang rata-rata setiap daerah hampir 20–30 persen, itu berat untuk infrastruktur,” ujar Sherly.

Ia mencontohkan kondisi di Maluku Utara. Tahun 2025, daerahnya menerima dana transfer sebesar Rp10 triliun lebih, namun tahun depan jumlahnya akan turun drastis menjadi Rp6,7 triliun. Artinya, terdapat pemotongan sekitar Rp3,5 triliun, dengan potongan terbesar berasal dari Dana Bagi Hasil (DBH) yang mencapai 60 persen.

“Dari Rp3,5 triliun itu, potongan terbesar ada di DBH. Kita semua masing-masing dari Gubernur sudah menyuarakan pendapat kepada Pak Menteri Keuangan untuk dipertimbangkan, karena perencanaan dan transfer pusat ke daerah ini hanya cukup untuk belanja rutin,” jelas Sherly.

Pemotongan tersebut akan berdampak langsung terhadap belanja pembangunan. Sherly menilai, pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan akan terhambat, sehingga meminta pemerintah pusat mencari solusi alternatif yang tidak mengganggu pertumbuhan ekonomi daerah.

“Belanja infrastruktur, jalan, jembatan itu menjadi berkurang. Kita minta untuk jangan ada pemotongan. Pak Menteri Keuangan akan mencari solusi yang baik sehingga pertumbuhan ekonomi di daerah tetap jalan dan stabil,” tegasnya.

Sherly berharap Menkeu Purbaya membuka ruang komunikasi lebih luas dengan para kepala daerah untuk mencari jalan keluar terbaik. Ia mengingatkan, anggaran transfer pusat ke daerah merupakan penopang utama pembangunan, terutama di wilayah-wilayah yang masih bergantung pada dana tersebut untuk pembiayaan infrastruktur dasar.

“Mudah-mudahan Pak Menteri Keuangan bisa berkomunikasi dengan baik, mencari solusi dengan baik, sehingga ke depan pembangunan infrastruktur dan belanja pegawai bisa berjalan, dan pertumbuhan ekonomi sesuai yang diharapkan tetap terjaga,” tutupnya.

Berdasarkan data Kemenkeu, berikut daftar Gubernur yang hadir langsung di Kantor Kemenkeu dalam audiensi dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa: