Tersisa 3 Bulan, Faizal Rachman Dorong Pemerintah Maksimalkan Serapan APBD 2025

KUTIM,INDEKSMEDIA.ID – Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim), Faizal Rachman mendorong agar seluruh program pembangunan dapat segera dijalankan secara serentak dalam tiga bulan ke depan.

“Yang disampaikan pemerintah di realisasi bulan 6 itu kan memang masih rendah realisasinya. Makanya dalam 3 bulan ini itu semua program masih harus dijalankan serentak,” ujar Faizal Rachman saat dihubungi via WhatsApp, Selasa (7/10/2025).

Menurutnya, hingga saat ini realisasi anggaran masih didominasi belanja rutin pemerintah, seperti pembayaran gaji dan kegiatan operasional yang bukan bersifat pembangunan fisik. Sementara proyek-proyek pembangunan masih menunggu pelaksanaan pasca penetapan APBD Perubahan 2025.

“Sekarang yang baru keluar itu baru belanja rutin, seperti gaji dan operasional. Kalau pembangunan fisik kan rata-rata masih start ya. Kita berharap mudah-mudahan dalam 3 bulan ini pemerintah bisa langsung menggenjot agar segera terlaksana,” jelasnya.

Faizal menjelaskan, keterlambatan pelaksanaan program pembangunan salah satunya disebabkan penyesuaian dan efisiensi anggaran yang diinstruksikan pemerintah pusat, sehingga Pemkab Kutim perlu menunggu proses pergeseran APBD sebelum program dapat dijalankan.

“Karena kemarin menunggu pergeseran APBD kita. Ada perintah dari pusat untuk melakukan efisiensi, makanya tidak dilaksanakan karena menunggu APBD pergeseran. Setelah itu kita berubah lagi melalui APBD Perubahan,” terangnya.

Dia menegaskan, kondisi saat ini bukan karena program yang mandek atau terhenti, tetapi memang belum dapat dilaksanakan akibat keterlambatan mekanisme anggaran.

“Kalau yang disebut mandek itu program sudah jalan tapi tidak dilanjutkan. Kalau ini kan memang APBD-nya belum jalan,” tegasnya.

Faizal berharap hasil konsultasi APBD Perubahan Kutim ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tidak mengalami banyak revisi, sehingga APBD dapat segera diterbitkan dan program bisa dijalankan tanpa penundaan.

“Mudah-mudahan tidak banyak revisi dari provinsi, sehingga programnya bisa segera berjalan. Soalnya masyarakat tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan APBD kita bisa terserap serta terealisasikan,” pungkasnya. (qie)