Didominasi Belanja Pegawai, Demokrat Kutim Nilai Porsi Belanja Publik Minim

KUTIM,INDEKSMEDIA.ID – Fraksi Partai Demokrat Kutai Timur (Kutim) mengkritik struktur belanja Pemkab Kutim yang masih didominasi belanja pegawai.

Hal itu diungkapkan Anggota DPRD Kutim, Pandi Widiarto saat rapat paripurna DPRD Kutim dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2025, Jumat (26/9/2025).

“Struktur belanja daerah masih menunjukkan dominasi belanja pegawai yang cenderung meningkat, sementara porsi belanja publik yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat relatif terbatas,” terang Pandi Widiarto.

“Komposisi ini berisiko mengurangi ruang fiskal untuk pembangunan infrastruktur, pelayanan dasar, dan pemberdayaan ekonomi,” sambung Pandi.

Fraksi Demokrat juga menilai setiap perubahan anggaran harus tetap berpijak pada RPJMD dan visi pembangunan Kutai Timur. Inkonsistensi antara P-APBD dan RPJMD dinilai dapat menimbulkan ketidakpastian arah pembangunan.

Selain itu, Demokrat meminta transparansi terkait strategi pembiayaan daerah, khususnya penggunaan SILPA dan potensi defisit anggaran.

Partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu mengingatkan agar pemerintah daerah lebih cermat dalam menyusun program, memperhatikan kualitas output serta manfaat program, bukan hanya mengejar realisasi serapan anggaran.

Meski memberikan apresiasi atas peningkatan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang naik lebih dari Rp82 miliar, Demokrat menekankan agar penggalian PAD dilakukan secara inovatif tanpa membebani masyarakat kecil, melainkan mendorong pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan.

“Dengan segala apresiasi, kritik, dan masukan yang telah kami sampaikan, Fraksi Partai Demokrat pada prinsipnya mendukung pembahasan Raperda Perubahan APBD 2025. Namun kami menegaskan bahwa setiap kebijakan anggaran harus benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat, transparan, dan akuntabel,” tegas Pandi. (qie)