Rapat RPJMD dengan Dispar dan Disdikbud Kutim, Akbar Tanjung Minta Optimalisasi Pariwisata dan Perjuangkan Guru Swasta

KUTIM,INDEKSMEDIA.ID – Ketua Fraksi PKS DPRD Kutai Timur (Kutim), Akbar Tanjung, menekankan pentingnya penajaman program kepariwisataan dan peningkatan kesejahteraan guru swasta dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutim.

Hal ini disampaikannya dalam rapat pembahasan bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, termasuk Dinas Pariwisata (Dispar) dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), serta Panitia Khusus (Pansus) RPJMD, di Ruang Hearing DPRD Kutim, Selasa (22/7/2025).

Menurut Akbar, sektor pariwisata Kutim belum dikelola secara optimal. Dia mengambil contoh kondisi Pulau Miang yang merupakan destinasi unggulan, namun belum menunjukkan penataan yang layak sebagai ikon daerah.

“Pulau Miang itu ikon pariwisata Kutim, tapi saya melihat langsung banyak vila dan bangunan yang tidak tertata baik, menghadap ke segala arah – utara, barat, selatan, timur – sehingga kesan estetikanya kurang. Ini harus menjadi perhatian,” ujar Akbar.

Ia juga menyebutkan beberapa destinasi wisata lain seperti Nakata Rimba, air terjun, wisata hutan, dan potensi festival budaya yang masih membutuhkan pengembangan serius dan kolaboratif. Untuk itu, Akbar mendorong penguatan koordinasi antar-OPD, khususnya Dinas Pariwisata dan Dinas PUPR.

“Pariwisata tidak bisa berdiri sendiri. Koordinasi lintas sektor harus diperkuat, terutama dengan PUPR agar pembangunan infrastruktur mendukung sektor wisata,” jelasnya.

Tak hanya pariwisata, Akbar juga mengungkapkan tidak adanya program peningkatan insentif untuk guru swasta dalam paparan RPJMD yang disampaikan.

Padahal, menurutnya, guru swasta merupakan bagian penting dalam pembangunan sumber daya manusia di Kutim.

“Ini RPJMD bicara masa depan. Saya tidak melihat ada program untuk peningkatan insentif guru swasta. Padahal ini masuk dalam 50 program prioritas Bupati. Guru swasta juga berkontribusi besar dalam mendidik generasi,” tegasnya.

Anggota DPRD Kutim dari Dapil 3 itu juga mengungkapkan ketimpangan insentif yang cukup mencolok antara guru swasta dan guru negeri.

Dia menyebut insentif guru swasta hanya sekitar Rp1,7 juta, jauh di bawah guru negeri dengan golongan terendah yang bisa mencapai Rp7 juta.

“Kalau pun berbeda, jangan terlalu jauh. Mereka juga guru, sama-sama pahlawan pendidikan. Saya minta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serius perjuangkan ini, masukkan ke RPJMD,” pintanya.

Akbar juga memberikan apresiasi terhadap pembangunan sarana prasarana pendidikan yang telah dilakukan Dinas Pendidikan, terutama di daerah pemilihannya dan wilayah terpencil. Namun ia kembali menekankan aspek kesejahteraan guru tak boleh luput dari perhatian.

“Saya tahu ada edaran Bupati soal pembatasan pengangkatan guru honor, tapi data yang kami terima menunjukkan ada sekitar 700 guru swasta yang perlu kita perjuangkan kesejahteraannya. Mereka semangat dan punya kualitas yang bisa diandalkan,” tutupnya. (*)