Polemik Banjir Bengalon, Syaiful Bakhri : Terpenting Cari Solusi

KUTIM,INDEKSMEDIA.ID – Anggota DPRD Kutai Timur, Syaiful Bakhri, mengungkapkan polemik banjir yang melanda wilayah Bengalon seharusnya tidak menjadi ajang saling menyalahkan.

Menurutnya, akar persoalan justru terletak pada kurang maksimalnya komunikasi antara masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha.

“Terkait polemik mengatasi banjir Bengalon, sesungguhnya tidak ada yang disalahkan. Hanya saja, yang menjembatani untuk saling berkomunikasi antara masyarakat, pemerintah, dan pihak dunia usaha belum berjalan maksimal,” ujar Syaiful, usai mengikuti rapat di DPRD Kutim , Selasa (17/6/2025).

Dalam pertemuan tersebut, dia mengapresiasi terjadinya kesepahaman antara masyarakat, pemerintah, dan perusahaan dalam mencari solusi.

“Buktinya hari ini kita sudah bertemu dalam satu forum diskusi. Ternyata nyambung semua antara harapan masyarakat Bengalon, Pemerintah, dan pihak-pihak perusahaan. Sudah sepakat mencari solusi,” jelasnya.

Syaiful mengungkapkan, Dinas PUPR Kutai Timur telah membuat pemetaan terhadap masyarakat yang tinggal di bantaran sungai, dengan usulan solusi berupa relokasi.

Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) juga menyampaikan adanya temuan terkait kewajiban perusahaan tambang dan perkebunan, yang kini tengah dikomunikasikan secara baik.

“Desa-desa dan masyarakat yang terimbas banjir pun tidak menuntut berlebihan. Mereka hanya meminta normalisasi sungai-sungai, perbaikan gorong-gorong, peningkatan jalan di Sepaso Selatan sepanjang 12 km, dan jalan 10 November di Desa Sepaso sepanjang 1,7 km,” jelasnya.

DPRD melalui Komisi C, kata Syaiful, juga telah menyoroti pentingnya pelebaran gorong-gorong yang melintasi jalan provinsi di Desa Sepaso Barat dan Sepaso, tepatnya di kawasan RT 25 Bambu Kuning.

“Pihak perusahaan, intinya, juga sudah menyatakan siap membantu apa yang menjadi kewajiban terkait penanganan banjir Bengalon,” tegasnya.

Lebih lanjut, beberapa desa juga telah mengusulkan normalisasi Sungai Bengalon, pengerukan daerah muara sungai yang mengalami pendangkalan, serta pembangunan polder dan kanal tembus sepanjang kurang lebih 15 kilometer menuju Muara Bengalon. Usulan tersebut telah disampaikan melalui perencanaan SDA Dinas PUPR Kutai Timur.

Dengan adanya kesepakatan ini, Syaiful berharap kolaborasi lintas sektor benar-benar diwujudkan secara konkret agar persoalan banjir di Bengalon bisa segera tertangani secara tuntas. (*)